JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Gerindra justru lebih rentan terkena reshuffle dibandingkan menteri dari partai politik lain dalam Kabinet Prabowo. Hal itu ia sampaikan merespons pertanyaan soal alasan di balik kemungkinan perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hensa, sapaan akrabnya, faktor politik tetap berperan besar dalam setiap keputusan reshuffle, meski kinerja menjadi pertimbangan utama yang disampaikan secara resmi. Ia mencontohkan posisi Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, yang dinilai memiliki daya tawar politik cukup kuat untuk bertahan di kabinet.
“Golkar itu salah satu partai tiga besar di parlemen, suaranya besar. Jadi kalau ditanya apakah Bahlil akan diganti, menurut saya tidak diganti, tapi mungkin digeser. Kecuali ada intervensi dari pemerintah untuk mendorong Munaslub di Golkar, nah itu mungkin saja baru diganti,” ujar Hensa saat wawancara di CNN, dikutip Sabtu (27/4/2026).
Hal serupa berlaku untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Posisinya sebagai pimpinan partai, kata Hendri, menjadi faktor yang mempersulit keputusan untuk menggantikannya karena ada proses negosiasi dan kalkulasi politik yang panjang antara Presiden dengan partai bersangkutan.
Namun dinamikanya berbeda ketika menyangkut menteri-menteri dari Gerindra. Hensa menegaskan bahwa mereka justru berada di posisi paling rentan karena dua alasan utama.
Pertama, Ketua Umum Gerindra adalah Prabowo sendiri, sehingga tidak ada proses tawar-menawar lintas partai yang perlu dilakukan. Kedua, antrian kader Gerindra yang siap mengisi posisi tersebut dinilai masih banyak.
“Kalau kita lihat dari partai politik justru menurut saya menteri-menteri dari Gerindra inilah yang sebetulnya nasibnya sangat tergantung dari Pak Prabowo,” kata Hensa.
Ia membandingkan situasi ini dengan menteri dari partai lain, di mana Presiden Prabowo perlu terlebih dahulu mengomunikasikan rencana penggantian ke partai terkait dan meminta mereka menyiapkan kader penggantinya. Proses itu, menurutnya, membuat pergantian lebih rumit secara politik.
“Kalau dari Gerindra mau diganti, mungkin Pak Prabowo tidak perlu bicara panjang lebar, langsung saja ganti dan cari siapa penggantinya. Kan dia ketua partainya, dia lebih tahu kader-kadernya siapa saja,” kata Hensa.
