JAKARTA – Eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Purn) Boy Rafli Amar mengungkapkan kecurigaannya soal kemungkinan adanya kepentingan asing yang turut bermain di balik konflik bersenjata yang tak kunjung selesai di Papua. Pernyataan itu ia sampaikan dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official.
Boy Rafli menyebut, kelompok bersenjata di Papua atau yang dikenal sebagai OPM telah beroperasi sejak era 1970-an. Ia mempertanyakan dari mana kelompok tersebut terus mendapatkan amunisi dan persenjataan hingga kini masih berani berhadapan dengan TNI-Polri.
“Kira-kira itu kita harus waspada, ada kepentingan asing enggak terhadap keberadaan dari kelompok bersenjata itu? Kok pelurunya gak habis-habis? Kok senjatanya? Kok hari ini masih berani ngelawan TNI-Polri di sana?” ujar Boy Rafli.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut belum bisa dijadikan tuduhan pasti. Menurutnya, informasi semacam itu masuk dalam ranah intelijen yang tidak bisa dibuka ke ruang publik.
“Tapi yang kita gak bisa tuduh itu orang, ‘Wah ini nih di belakangnya pasti ini nih,’ kita gak bisa serta-merta begitu, kalau itu sebagai informasi intelijen, ya, informasi intelijen enggak bisa dibuka dong, enggak bisa diomongkan di ruang publik, tapi kita harus waspada,”” ujar Boy Rafli.
Ia hanya menekankan pentingnya kewaspadaan agar Papua tidak lepas dari Indonesia, mengingat besarnya potensi sumber daya alam di wilayah tersebut yang bisa menjadi incaran pihak asing.
“Jangan sampai nanti mereka-mereka ingin Papua itu lepas dari Indonesia. Dan kemudian lebih mudah berurusan dengan orang Papua. Ngapain berurusan dengan pemerintah pusat? Lebih bagus nanti kalau Papua merdeka, berurusan dengan pemerintahan Papua sendiri,” ucapnya.
Boy Rafli menegaskan bahwa kewaspadaan itu perlu, meski ia tidak ingin sembarangan menuding.
“Bahwa ada kepentingan-kepentingan yang mendompleng di sana. Tapi saya tidak bermaksud menuduh hari ini, kewaspadaan itu harus ada,” katanya.
Tak hanya soal Papua, Boy Rafli juga menyoroti potensi intervensi asing melalui jalur demokrasi liberal. Ia menilai demokrasi yang berkembang saat ini sudah terlalu mengarah ke nilai-nilai liberal yang bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
“Demokrasi kita sejak udah liberal. Mengarah kepada liberal. Padahal kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang mengedepankan musyawarah mufakat,” ujarnya.
“Kalau demokrasi liberal membawa sesuatu yang berkontra terhadap ideologi negara kita, kita harus juga mawas diri,” lanjutnya.
Boy Rafli khawatir bahwa kondisi tersebut justru menguntungkan pihak asing. Ia melihat fenomena masyarakat yang saling berdebat tanpa saling menghormati, baik di dunia nyata maupun di media sosial, sebagai sesuatu yang bukan mencerminkan kepribadian asli bangsa Indonesia.
“Kalau orang asing mungkin dengan demokrasi liberal itu mereka diuntungkan. Karena orang Indonesia satu sama lainnya bisa berdebat, berargumentasi tanpa menghormati satu sama lainnya. Apa aja boleh keluar. Baik dunia nyata maupun dunia maya hari ini,” katanya.
“Ini sebenernya bukan kepribadian bangsa kita. Kepribadian bangsa kita adalah kepribadian yang menghormati satu sama lainnya, mengedepankan persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, peradaban,” tegasnya.
Boy Rafli pun mengajak generasi muda untuk kembali ke nilai-nilai leluhur dan mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 sudah menjadi bukti nyata visi para pendahulu bangsa.
“Kita harus bawa generasi muda ke arah sana. Kalau tidak akhirnya apa? Orang lain yang happy, tepuk tangan. Tuh Indonesia itu udah luntur,” ujarnya.
“Kita tidak ingin budaya-budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita itu hilang. Jangan sampai nanti justru malah identitas budaya impor itu menjadi dominan di negara kita,” pungkas Boy Rafli.
