JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada layanan transportasi umum.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku per 18 April 2026.
Irmawan berpendapat, lonjakan harga energi harus diimbangi dengan penyediaan moda transportasi publik yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman.
Menurutnya, hal ini krusial sebagai alternatif mobilitas masyarakat agar tidak terbebani oleh kenaikan biaya operasional kendaraan pribadi.
Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya perbaikan layanan, kenaikan harga BBM akan memicu efek domino yang menekan daya beli masyarakat akibat membengkaknya biaya transportasi dan logistik.
Perbaikan sistem transportasi umum dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan inflasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Kenaikan harga BBM harus dibarengi dengan upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki transportasi umum. Masyarakat butuh pilihan mobilitas yang lebih hemat biaya dan energi. Selama ini masalah kemacetan dan ketidaknyamanan belum terurai,” ujar Irmawan di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Kesenjangan antara Volume Penumpang dan Fasilitas
Legislator asal Aceh ini menyoroti antusiasme warga yang tinggi terhadap transportasi umum, dengan catatan capaian 112 juta penumpang di Jakarta sepanjang triwulan pertama 2026.
Namun, tingginya volume pengguna ini menurutnya belum dibarengi dengan kualitas fasilitas yang memadai.
Irmawan menyoroti masih adanya infrastruktur penunjang yang tidak layak, seperti halte yang bocor saat hujan serta kepadatan yang tidak manusiawi di moda commuter line.
“Contohnya halte Pancoran yang terhubung dengan Stasiun LRT; saat hujan atapnya bocor, penumpang kehujanan. Ditambah desak-desakan di commuter line. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana kita belum merata dan belum menjamin kenyamanan,” tegasnya.
Integrasi dan Kenyamanan sebagai Kunci
Pembenahan sektor transportasi, lanjut Irmawan, tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Aspek kenyamanan, keselamatan, dan integrasi antarmoda harus menjadi prioritas utama.
Ia meyakini, jika pemerintah serius melakukan perbaikan menyeluruh, minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya dapat menekan konsumsi BBM nasional secara nasional.
“Jika transportasi umum kita semakin baik, masyarakat tidak lagi terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi. Dampaknya bukan hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah gejolak harga energi,” pungkasnya.
