KARAWANG — Pengamat komunikasi publik Hendri Satrio menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras nasional. Ia mengaku tidak pernah mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat.
“Saya tidak pernah meragukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras rakyat. Terima kasih karena pemerintah sudah menyediakan beras untuk masyarakat,” ujar Hendri Satrio saat mengikuti Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengecek gudang beras di Kabupaten Karawang, Kamis, 23 April 2026.
Hensa, sapaan akrabnya, turut mengapresiasi capaian stok beras nasional yang diklaim mencapai 5 juta ton, angka yang disebut sebagai salah satu tertinggi dalam sejarah. Baginya, angka itu merupakan sinyal positif bagi stabilitas pangan di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
“Stok yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan beras adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, peningkatan produksi dinilai mutlak dilakukan, selaras dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun di balik optimisme itu, ia menyoroti satu hal yang menurutnya perlu segera diklarifikasi: kebijakan pembatasan pembelian beras di sejumlah gerai ritel modern. Hensa menilai kebijakan tersebut, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, justru bisa memicu kekhawatiran di masyarakat.
“Kata pembatasan itu yang membuat rakyat meragukan apakah stok beras kita cukup,” katanya.
Hensa mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memberi penjelasan yang gamblang dan menyeluruh soal alasan di balik pembatasan tersebut, demi menjaga kepercayaan publik terhadap kondisi stok beras nasional.
Dengan komunikasi yang transparan, ia yakin keyakinan masyarakat terhadap ketahanan pangan justru akan semakin menguat.
“Saya optimis beras kita cukup dan mampu meningkatkan produksi secara berkelanjutan,” jelasnya.
