JAKARTA – Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) kini mengubah cara masyarakat mencari informasi. Pencarian informasi tak lagi bergantung pada media atau mesin pencari. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unpad, Kunto Adi Wibowo, menyoroti fenomena ini. Ia meminta platform AI lebih transparan terkait akurasi informasi.
Kunto menyayangkan AI saat ini masih mengambil data tanpa filter. Komentar sembarangan di media sosial bisa saja dijadikan jawaban AI. Oleh karena itu, penyedia layanan AI harus bertanggung jawab memverifikasi data. Mereka wajib mempublikasikan sumber data dan memberikan penafian (disclaimer).
“Beberapa platform AI seperti OpenAI dan Gemini sudah memberikan disclaimer misalnya Open AI dengan ‘ChatGPT can make mistakes’. Check important info” atau Gemini dengan ‘Gemini may display inaccurate info mendorong pengguna untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang dijawab oleh AI atas pertanyaan mereka,” kata Kunto dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Pelabelan AI Meta dan Desakan Kemkomdigi
Belakangan ini, jawaban Meta AI kerap menjadi sumber informasi isu populer. Salah satunya terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Kunto, bot AI Meta wajib memberikan label akurasi informasi.
“Hal ini penting agar kesalahan sistem tidak menimbulkan misinformasi baru dan membatasi hak masyarakat dalam membuat keputusan,” tegasnya.
Merespons hal tersebut, Meta berjanji akan segera menambahkan penafian. Aturan untuk penggunaan komersial Meta AI ini berlaku mulai 30 Oktober 2026. Meta menyatakan pelanggan akan memikul tanggung jawab atas konsekuensi pemakaian sistemnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga telah mendesak platform digital. Mereka meminta transparansi penggunaan AI dan pengelolaan algoritma segera ditingkatkan. Masyarakat berhak tahu proses pembuatan dan distribusi informasi di ruang digital.
Teknologi AI kini mampu memproduksi opini yang menyerupai pemikiran manusia. Tanpa pelabelan yang memadai, publik akan kesulitan membedakan konten asli dan otomatis. Kemkomdigi menekankan pentingnya pelabelan konten dan kejelasan alasan moderasi platform. Langkah ini diperlukan demi menjaga hak masyarakat memperoleh dan menentukan informasi.
