JAKARTA – Jenderal Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Ia juga merangkap jabatan strategis lainnya. Posisi tersebut adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Usai dilantik, Maruli langsung menyiapkan sejumlah langkah strategis. Ia ingin mengoptimalkan sistem swakelola di wilayah pelosok.
Tujuannya adalah melibatkan warga dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pengelolaan perbatasan ini juga harus mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.
Menurutnya, upaya kesejahteraan tidak melulu bergantung pada anggaran badan. Koordinasi lintas kementerian bisa memperkuat organisasi yang sudah ada. Maruli akan terus meningkatkan sistem swakelola bersama masyarakat. Bekal pengalamannya sebagai KSAD menjadi modal utama pelaksanaannya.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10).
Hemat Anggaran Lewat Gotong Royong
Saat menjabat KSAD, Maruli sukses menerapkan skema swakelola. Skema itu dipakai secara nyata pada Program Jembatan Garuda. Pembangunan infrastrukturnya dikerjakan langsung oleh para personel TNI AD. Prajurit bergotong royong secara erat dengan warga sekitar. Alhasil, konektivitas di daerah terpencil menjadi lebih cepat.
Hebatnya, metode ini sangat menghemat uang negara. Biaya pembangunan bisa dipangkas drastis dari rencana anggaran awal.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” tegasnya.
Penguatan instansi pengelola perbatasan ini akan membawa dampak positif. Perhatian pemerintah terhadap masyarakat pelosok kini menjadi lebih terarah. Keamanan wilayah perbatasan tetap terjaga dengan baik. Di saat bersamaan, tingkat ekonomi warga di sana turut meningkat.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” paparnya.
Koordinasi Lintas Matra TNI
Kapasitasnya sebagai Wakil Panglima TNI tentu akan sangat dimaksimalkan. Maruli siap mengoordinasikan satuan TNI di berbagai wilayah Nusantara. Bantuan prajurit dari beragam matra akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.
Selain aspek ekonomi, kepastian batas teritorial negara juga disorot. Maruli menegaskan adanya titik perbatasan yang masih perlu dibahas. Kejelasan status lahan serta pemanfaatannya mutlak dipastikan ke depannya.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” pungkas Maruli.
