JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/7) siang.
“Amar putusan. Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk pelaksanaan program MBG. Program tersebut dinilai tidak termasuk komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
MK mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan mulai berlaku paling lambat pada UU APBN tahun anggaran 2028, atau bisa lebih cepat pada 2027.
“Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah, atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028,” kata Suhartoyo.
Sebelumnya, Yayasan Taman Belajar Nusantara mengajukan uji materi terhadap Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Para pemohon menilai pendanaan program MBG melalui anggaran pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Menurut para pemohon, frasa “memprioritaskan” dalam konstitusi menempatkan anggaran pendidikan sebagai pos utama dalam kebijakan fiskal negara. Alokasi tersebut seharusnya digunakan secara langsung untuk kebutuhan inti pendidikan, seperti sarana-prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan.
Saat sidang berlangsung, di luar Gedung MK massa aksi yang digawangi BEM UI dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya menggelar unjuk rasa. Aparat keamanan bersiaga mengawal aksi solidaritas terkait uji materi alokasi anggaran pendidikan untuk program MBG.
