MAMUJU – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada warga Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (2/11/2026). Ia berjanji lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membereskan persoalan di wilayah 3T, sebutan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk Kalumpang.
Permintaan maaf itu disampaikan Gibran saat menghadiri peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang. Peringatan itu menandai satu abad masuknya ajaran Injil ke wilayah tersebut.
“Ini mohon maaf sekali. Ke depan saya akan lebih intens lagi komunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan Bu Bupati. Kami ingin permasalahan-permasalahan di area 3T bisa terselesaikan,” ujar Gibran, dikutip dari ANTARA.
Gibran juga mengapresiasi peringatan tersebut. Menurut dia, momen itu menjadi perayaan iman sekaligus kebudayaan. Ia berharap perayaan itu ikut menjaga budaya lokal Kalumpang agar terus dilestarikan oleh generasi mudanya.
Kalumpang adalah kecamatan di pedalaman Kabupaten Mamuju yang terletak di hulu Sungai Karama. Wilayah ini juga dikenal sebagai lokasi situs arkeologi zaman neolitikum yang penting di Sulawesi.
Keluhan dari Wilayah 3T Kalumpang
Sebagian persoalan Kalumpang sudah sampai ke telinga Gibran sekitar dua pekan sebelum kunjungan ini. Ia menerima audiensi pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan itu, pengurus GKSB menyampaikan sejumlah aspirasi. Mereka meminta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik seperti jalan dan puskesmas.
Keluhan lain yang disampaikan antara lain kekurangan guru di sekolah-sekolah setempat, jalan rusak di sejumlah titik, hingga jaringan internet yang belum menjangkau Kalumpang. Masalah serupa kerap dijumpai di banyak wilayah 3T lain di Indonesia.
Gibran menegaskan pemerintah terus berupaya menuntaskan persoalan di wilayah 3T. Pemerintah pusat dan daerah, kata dia, akan terus berkomunikasi agar masalah-masalah itu segera tertangani. Penanganannya akan disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran tiap daerah.
“Kami akan komunikasi terus dan juga akan memberikan skala prioritas dan tetap mengedepankan kekuatan fiskal di masing-masing daerah,” ujarnya.
