JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026. Langkah ini diambil setelah muncul kesalahan penilaian pada babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik di media sosial.
Setjen MPR RI menyatakan menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait polemik penilaian lomba tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” tulis pernyataan Setjen MPR RI , dikutip dari ANTARA.
MPR memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC empat pilar harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
Oleh karena itu, MPR akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
“Agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel.”
Selain itu, MPR juga mengapresiasi seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan gelaran LCC empat pilar.
MPR berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.
Menutup pernyataannya, Setjen MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik.
Sebelumnya, tiga sekolah menengah atas (SMA) yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berlaga di babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak.
Lomba itu menjadi perbincangan hangat di media sosial karena adanya kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Respons dewan juri terhadap keberatan peserta pun disorot warganet.
Dalam video perlombaan yang tayang di YouTube MPRGOID, kontroversi bermula dari pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Pihak juri kemudian memberikan pengurangan lima poin untuk jawaban regu C tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian diajukan kepada regu lain.
Regu B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan kalimat yang sama, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Juri kemudian menyatakan jawaban regu B benar. “Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” kata dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B.
Regu C lantas menyampaikan keberatan atas penilaian dewan juri. “Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata perwakilan regu.
Menanggapi hal itu, Dyastasita mengatakan, “Tadi disebutkan regu C, ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi.”
“Ada,” balas siswi dari regu C.
“Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” sambung dia mengulang jawaban sebelumnya.
“Dewan juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” kata Dyastasita menimpali.
“Pak, maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga? Mungkin dari penonton apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?” jawab siswi regu C lagi.
“Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ucap Dyastasita.
Sebelum pembawa acara melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, dewan juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, memberikan respons tambahan.
“Begini, ya, kan sudah diperingatkan dari awal, ya, artikulasi itu penting. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” kata Indri.
