JAKARTA — Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang akan dihadapi Gubernur Bank Indonesia (BI) baru, mulai dari menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi hingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official, Bambang membeberkan salah satu tantangan BI adalah menjaga stabilitas rupiah di tengah cadangan devisa Indonesia yang menurut dia tidak terlalu besar. Kondisi tersebut membuat ruang bagi bank sentral untuk menggunakan berbagai instrumen dalam menjaga nilai tukar menjadi terbatas.
“Ya, intinya seorang Gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia ya dalam hal ini, yang cadangan devisanya tidak besar-besar benar, ya, karena sekarang mungkin setara lima setengah bulan kebutuhan impor, maka memang tidak banyak opsi yang bisa dilakukan,” kata Bambang dalam perbincangan bersama pengamat politik Hendri Satrio.
Eks Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas itu kemudian menjelaskan bahwa BI tetap perlu berupaya memperkuat rupiah dengan menjaga inflasi dan menggunakan instrumen seperti intervensi pasar maupun kebijakan suku bunga.
“Indonesia itu bisa lebih baik dari yang sekarang, gitu ya. Artinya kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat, selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, jaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga, dan seterusnya. Nah, sekali ditambah dengan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bambang.
Oleh karena itu, menurut Bambang, BI tidak hanya menghadapi tugas menjaga stabilitas moneter. Bank sentral juga dituntut memainkan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia pun menilai pergantian Gubernur BI tidak serta-merta membuat kerja bank sentral terganggu. Sebab, pengambilan keputusan di BI tidak berada di tangan gubernur seorang diri, melainkan dilakukan melalui Dewan Gubernur atau *Board of Governors*.
“Kebetulan kalau kita lihat skema atau sistem dari pimpinan atau manajemen di Bank Indonesia, sebenarnya yang menentukan itu adalah *Board of Governors*, Dewan Gubernur, yang terdiri dari gubernur, deputi senior, dan sekarang berapa ya, empat atau lima deputi, deputi gubernur, gitu,” kata Bambang.
“Dan mereka sudah ada bagiannya masing-masing, gitu. Dan setiap keputusan, misalnya apakah mau naikin tingkat bunga, menurunkan tingkat bunga, atau barangkali melakukan berbagai macam intervensi di pasar keuangan, itu ditentukan oleh *Board of Governors*. Jadi bukan si gubernur sendirian memutuskan atau punya hak veto, enggak ada,” lanjutnya.
Menurut Bambang, gubernur memang memiliki posisi untuk mengambil keputusan terakhir apabila diperlukan. Namun, pada dasarnya keputusan BI tetap diambil secara bersama-sama.
“Yang ada adalah semua punya ini yang sama, pendapat yang sama. Cuma si gubernur ini yang kalau harus ambil keputusan terakhir, ya dia yang ambil, gitu. Tapi intinya itu adalah keputusan bersama, kolektif kolegial, ya, sama seperti OJK juga,” ujarnya.
Karena mekanisme tersebut, Bambang mengatakan mundurnya seorang Gubernur BI tidak berarti aktivitas bank sentral ikut terhenti.
“Jadi intinya ketika ada pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia, bukan berarti BI-nya lumpuh, karena mekanisme Dewan Gubernur tetap jalan. RDG, Rapat Dewan Gubernur, tetap berlangsung pada hari yang sama, pada periode yang sama. Jadi artinya tidak ada yang kemudian berhenti atau lumpuh gara-gara si gubernurnya mengundurkan diri,” kata Bambang.
Ia menambahkan, hal yang akan menjadi perhatian pasar justru konsistensi kebijakan moneter BI setelah terjadi pergantian pimpinan.
Menurut Bambang, selama bank sentral tetap menjalankan arah kebijakan yang sebelumnya telah dipahami dan diterima pasar, pergantian gubernur tidak harus menimbulkan gejolak berkepanjangan.
“Dan satu lagi, tentunya bagaimana BI selama ini *manage* kebijakan moneter itu akan selalu diperhatikan pasar. Jadi kalau pasar melihat bahwa ketika gubernur mundur, BI tetap melakukan hal yang sebelumnya sudah diterima pasar, maka kalaupun ada gejolak, gejolak yang sifatnya insidental,” ujar Bambang.(*)
