JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian kinerja lembaga yudikatif, khususnya efisiensi Mahkamah Agung dalam merampungkan perkara serta semakin terbukanya aksesibilitas publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam helatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam paparan kinerjanya, Prabowo mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 Mahkamah Agung (MA) mencatatkan penanganan sebanyak 38.148 perkara.
Dari jumlah tersebut, lembaga peradilan tertinggi itu sukses mengutus 37.973 perkara dengan rasio produktivitas mencapai 99,54 persen.
Tak hanya itu, sebanyak 96,74 persen dari total perkara di MA mampu dirampungkan dalam kurun waktu di bawah tiga bulan, mengukuhkan rekor penyelesaian tercepat dalam riwayat lembaga tersebut.
“Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya,” kata Prabowo.
Sementara pada ranah pengawalan konstitusi, Prabowo mencatat Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengendalikan 701 perkara dan permohonan sepanjang 2025, yang mencakup 334 sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dari angka tersebut, sebanyak 598 perkara dan permohonan berhasil diputus secara tuntas.
Prabowo turut menggarisbawahi terobosan digitalisasi layanan di tubuh MK yang mempermudah jangkauan keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Hingga 23 Juli 2026, tercatat 84,51 persen berkas permohonan yang masuk ke MK disampaikan melalui kanal digital (online). Inovasi ini memangkas hambatan geografis bagi pencari keadilan di seluruh penjuru negeri.
“Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring atau online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta,” kata Prabowo.
Dorong Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim
Di balik capaian positif sektor peradilan, Prabowo mengingatkan krusialnya fungsi pengawasan eksternal terhadap integritas para hakim. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Komisi Yudisial (KY) dihujani 1.402 aduan masyarakat serta 622 permohonan untuk mengawal jalannya persidangan.
Melalui proses pemeriksaan, Komisi Yudisial telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik profesi, meliputi 14 sanksi berbobot sedang dan 17 sanksi berkategori berat.
“Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim,” ujar Prabowo.
Agenda Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Selain mendengarkan Pidato Kenegaraan dan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dari Presiden, perhelatan ini diselingi dengan penayangan dokumentasi video capaian kinerja pemerintah.
Baca juga: Prabowo Akui Janji Beri Istirahat Menteri Belum Terealisasi: “Janji Tinggal Janji”
Sumber: ANTARA
