JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), menilai penyebar hoaks soal Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) telah menganggap masyarakat Indonesia bodoh.
Hensa menilai upaya menggeser perhatian publik lewat hoaks tersebut terlalu mudah dibaca. Ia heran penyebar hoaks berharap publik bisa teralihkan dari isu sebesar penyadapan terhadap kepala negara hanya dengan kabar Dasco jadi cawapres.
“Penyebar isu tersebut menganggap orang Indonesia bodoh semua berarti, ya kali isu penyadapan ilegal terhadap presiden itu ditutupi dengan mengeluarkan isu Sufmi Dasco mau jadi wakil presiden. Enggak nyambung,” ujar Hensa kepada wartawan.
Menurut dia, penyebar hoaks itu keliru membaca kecerdasan publik. Hensa, yang dikenal sebagai pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menilai masyarakat cukup jeli untuk melihat bahwa kedua isu tersebut tidak berkaitan.
“Itu dua hal yang berbeda dan masyarakat Indonesia tidak gampang dibohongi. Publik sekarang bisa membedakan mana isu yang substansial, mana isu gorengan,” kata dia.
Hensa juga menyebut Dasco justru menjadi korban karena namanya dicatut sebagai umpan pengalihan isu. Ia menilai langkah Dasco membuka persoalan itu ke publik sudah tepat.
“Pak Dasco ini namanya dipakai untuk membelokkan perhatian yang sebenarnya penting. Untungnya dia sendiri yang membuka ke publik bahwa ada upaya pengalihan isu. Itu langkah komunikasi yang tepat,” ucap Hensa.
Ia pun menyindir pihak yang menyebarkan hoaks tersebut agar tidak meremehkan masyarakat. Menurut Hensa, cara-cara seperti itu sudah usang dan terlalu mudah ditebak.
“Kalau menurut saya harusnya jangan begitu ya. Kalau mau bikin isu, yang cerdas dikit lah,” kata Hensa.
Dukungan publik cukup besar
Lebih lanjut, Hensa melihat dukungan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus penyadapan ilegal saat ini cukup besar. Karena itu, ia meminta agar perhatian publik tidak dibelokkan ke isu lain.
“Sekarang masyarakat Indonesia terlihat banyak yang mendukung Pak Prabowo menuntaskan penyadapan ilegal. Dan penyadapan ini kan salah satu isu keamanan negara yang serius, harusnya jangan digeser isunya,” ujar dia.
Ia menilai penyadapan ilegal terhadap kepala negara bukan persoalan sepele dan harus dibuka sampai terang. Aparat penegak hukum, kata dia, perlu diberi ruang untuk bekerja hingga tuntas.
“Penyadapan ilegal terhadap presiden itu bukan perkara kecil. Itu menyangkut kedaulatan. Fokus publik harus tetap di situ sampai jelas siapa pelakunya dan siapa yang menyuruh,” kata Hensa.
Menurut dia, penyebar hoaks semestinya sadar bahwa publik kini tidak mudah digiring. Upaya membelokkan isu dengan cara seperti itu justru akan berbalik merugikan pembuatnya.
“Jangan anggap rakyat Indonesia bodoh. Menggeser isu-isu penting tersebut justru juga membuat yang menyebar isu malah sepakat kalau rakyat Indonesia bodoh, padahal tdiak,” pungkas Hensa.
Pernyataan Hensa ini disampaikan untuk menanggapi cuitan Dasco di akun X pribadinya, @bang_dasco, pada Rabu (4/11/2026) malam.
Dalam cuitannya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menulis, “Ada upaya Pengalihan isu dari Hot isu Penyadapan Ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres …”.
Hingga Kamis siang, cuitan itu sudah dilihat lebih dari 188.000 kali dan mendapat sekitar 1.400 tanda suka.
