Hensa: Wajar jika Publik Menilai Ada “Matahari Kembar” dalam Kepemimpinan Indonesia
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. (Dok: Lembaga Survei KedaiKOPI) JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai bahwa isu “Matahari Kembar” mencerminkan persepsi publik terhadap hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hensa, persepsi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap interaksi dan sikap para elit politik, khususnya antara Jokowi dan Prabowo.
Pernyataan Prabowo yang meminta kabinetnya untuk “merapatkan barisan” turut memicu spekulasi bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap isu Matahari Kembar.
“Wajar kalau kemudian ada persepsi publik tentang matahari kembar, kemudian wajar juga ada persepsi publik soal pernyataan pak Prabowo merapatkan barisan itu adalah untuk merespon isu matahari kembar itu,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menyoroti pernyataan “merapatkan barisan” sebagai respons strategis yang mencerminkan latar belakang militer Prabowo.
Dalam konteks politik, istilah ini mengesankan adanya ancaman atau gangguan yang perlu diantisipasi.
“Merapatkan barisan itu kan seperti ada musuh yang akan mau ngeganggu, musuh ada yang mau nyerang, Prabowo sebagai militer kan punya insting pertahanan yang kuat,” jelas Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menegaskan bahwa isu ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktif mengawasi perilaku elit politik.
Ia melihat, publik kini semakin kritis terhadap dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo, serta sikap para pejabat di sekitar mereka.
“Jadi menurut saya, ini masukan saja buat pemerintah bahwa publik itu mengawasi apa yang terjadi di elite itu. Apa yang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi, apa yang terjadi dengan perilaku para pejabat ke Jokowi dan ke Prabowo,” ungkap Hensa.
Hensa menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam melakukan konsolidasi politik untuk menjaga soliditas di tengah gejolak persepsi publik.
Menurutnya, isu Matahari Kembar, meskipun berbasis persepsi, dapat memengaruhi stabilitas politik jika tidak dikelola dengan baik.
“Merapatkan barisan untuk lebih solid itu perlu digarap lagi dengan lebih serius agar terjadi konsolidasi politik yang efektif serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup Hensa.
