Hasil lengkap survei: https://kedaikopi.co/flipbook/survei-pemuda-indonesia-2026-pekerjaan-aspirasi-dan-pilihan-masa-depan
JAKARTA – Sebanyak 81,5 persen pemuda Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia (WNI). Angka itu muncul dalam survei terbaru Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Kepala Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah memaparkan hasil survei tersebut dalam diskusi hasil survei bertajuk “Menakar Arah Pemuda: Tantangan Ekonomi, Pekerjaan, dan Preferensi Politik Menuju 2029” di Tamarin Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Dalam survei itu, responden diminta menilai seberapa bangga mereka sebagai WNI pada skala 1 sampai 10. Rata-ratanya 7,51. Hampir tiga dari sepuluh responden (28,7 persen) bahkan memberi nilai tertinggi.
“Jadi memang sebenarnya secara nasionalisme, identitas sebagai Indonesia, pemuda ini masih baik. Mereka tidak malu dan cukup bangga punya identitas Indonesia itu sendiri,” kata Ashma.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio justru menilai angka itu belum memuaskan. Dalam keynote speechnya, ia mempersoalkan 18,5 persen responden yang tidak bangga.
“Buat saya itu hasil yang buruk, karena ada 18,5 persen pemuda Indonesia tidak bangga menjadi orang Indonesia. Jadi buat saya, harusnya angka itu 100 persen,” kata Hensa, sapaan akrabnya.
Senada, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai 18,5 persen pemuda yang tidak bangga sebagai jumlah yang besar. Menurut dia, rasa bangga semestinya sudah menjadi hal yang pasti bagi mereka yang lahir dan besar di Indonesia.
“Ini menjadi PR buat pemerintah, buat partai politik, bahwa proyek nasionalisme itu memang sesuatu yang harus terus-menerus dijalankan,” kata Lili.
Nilai-nilai Sumpah Pemuda juga belum dianggap usang. Sebanyak 71,3 persen responden menilai semangat satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan masih relevan untuk menjawab tantangan hidup pemuda di era digital.
Bangga, tapi ingin bekerja di luar negeri
Kebanggaan itu berjalan beriringan dengan keinginan merantau. Temuan KedaiKOPI, sebanyak 75,2 persen responden ingin bekerja di luar negeri jika ada kesempatan. Alasan terbanyak adalah penghasilan yang lebih tinggi (78,2 persen).
Jika dipersilangkan, 61,6 persen responden bangga sebagai WNI sekaligus ingin bekerja di luar negeri. Keinginan pergi tidak serta-merta berarti nasionalisme luntur, sebab 77,8 persen berencana kembali dan menetap di Indonesia.
Ashma menyebut temuan ini membantah anggapan yang sempat ramai di media sosial lewat tagar #KaburAjaDulu, bahwa pemuda yang ingin bekerja di luar negeri sudah tidak cinta Indonesia.
Ia juga menjelaskan, angka keinginan ke luar negeri dalam survei ini lebih tinggi dibanding survei lain karena yang ditanyakan adalah keinginan bekerja, bukan pindah menetap.
“Bekerja di luar negeri itu bukan berarti permanen. Mereka mungkin mencari modal dulu, kekayaan dulu, ilmu dulu, untuk nanti dibawa lagi ke Indonesia,” ujar Ashma.
Karena itu, KedaiKOPI merekomendasikan pemerintah memberi pemuda alasan untuk tinggal dan kembali, bukan sekadar menggencarkan kampanye nasionalisme. KedaiKOPI juga mendorong penyaluran kerja dan modal usaha bagi pekerja migran yang pulang ke Tanah Air.
“Apa pun hasilnya, kami harus mengutarakan ini ke publik bahwa inilah pandangan pemuda Indonesia terhadap Indonesia ke depannya. Apakah mereka akan tetap berada di Indonesia dan setia menjalani hidup sebagai warga negara Indonesia?” ujar Hensa.
Sulit cari kerja
Di balik rasa bangga itu, pemuda menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Sebanyak 74,7 persen responden menilai mencari kerja di Indonesia saat ini sulit, dengan rata-rata skor kemudahan hanya 4,29 dari 10.
“Artinya, sebenarnya mereka bukan enggak mau bekerja. Tapi akses untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit di mata para pemuda ini,” kata Ashma.
Hambatan yang paling banyak disebut adalah perlunya koneksi atau “orang dalam” (56,0 persen). Setelah itu ada lapangan kerja yang terbatas (48,0 persen), persaingan ketat (41,3 persen), dan batasan usia (39,2 persen).
Hensa menilai situasi itu makin berat karena kondisi ekonomi saat ini.
“Sudah tidak ada orang dalam, ekonominya seperti ini, jadi makin berat,” ujarnya.
Di sisi pendapatan pun, temuan KedaiKOPI menilai kondisinya pas-pasan. Sebanyak 60,2 persen responden merasa penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan hidup.
Tak hanya itu, sebanyak 84,8 persen sering kehabisan uang menjelang akhir bulan, dan 79,6 persen belakangan kerap memakai tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.
Kecemasan lain datang dari kecerdasan buatan (AI). Sebanyak 64,4 persen responden khawatir pekerjaannya kelak tergantikan AI.
Meski begitu, baru 7,1 persen yang menganggap AI sebagai hambatan mencari kerja saat ini, sehingga menurut Ashma, AI lebih dipandang sebagai ancaman di masa depan.
Perwakilan pemuda, Firdarainy Nurul Izzah, mengaku anak muda kerap merasa dihakimi soal kemampuannya.
“Yang penting adalah kita sebagai anak muda siap secara individu, dan sistem yang dibangun dunia kerja dan industri juga siap menyediakan kesempatan yang seadil-adilnya untuk kami semua,” ujar Firdarainy.
Saat keynote speech juga, Hensa menyebut ekonomi Indonesia berada di bawah kendali politik. Ia menilai kondisi tersebut semestinya tidak dianggap sebagai hal yang normal.
“Politik di atas ekonomi, sehingga para pelaku ekonomi ini sulit untuk untung. Kalau enggak untung, ya harus ikut politik. Kalau enggak ikut politik, ya susah,” tuturnya.
Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai temuan survei KedaiKOPI soal sulitnya mencari kerja sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, tingkat pengangguran secara rata-rata memang turun, tetapi pengangguran usia muda justru naik.
“Jadi walaupun secara rata-rata pengangguran turun, tapi untuk usia muda naik dari 16 ke 17,” kata Ninasapti.
Ninasapti juga membenarkan hambatan kerja yang dipetakan survei.
“Hambatannya itu ada di teknologi, ada di persaingan. Ini menunjukkan beratnya merebut lapangan kerja,” ujarnya.
“Ke depannya, kita harus tahu bahwa ada masalah mismatch,” lanjut dia.
Soal 43,9 persen responden yang ingin membuka usaha sendiri, Ninasapti mengingatkan soal modal.
“Saya senang melihat hasilnya bahwa ada pemuda ingin buka usaha,” ujar Ninasapti.
“Tapi usaha pun ada masalah. Usaha pun harus punya modal, jadi harus ada bantuan,” ujarnya.
Pemuda Indonesia tertarik politik tapi tak terwakili
Pemuda juga tidak bisa disebut apatis. Temuan KedaiKOPI, sebanyak 64,6 persen responden tertarik mengikuti isu politik.
Namun, 62,7 persen merasa suaranya tidak terwakili dalam kebijakan.
“Jadi sebenarnya ada minat yang cukup tinggi bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam politik, tapi memang persepsi tidak terwakili itu cukup besar juga,” tutur Ashma.
Ketidakpuasan tertinggi tertuju pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (65,8 persen tidak puas) serta jaminan kebebasan menyampaikan kritik (62,8 persen tidak puas).
Ketika ditanya perubahan apa yang paling diharapkan, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ada di urutan teratas (53,8 persen), disusul lapangan kerja dan upah layak (50,5 persen).
Hensa menyindir, pemuda di Indonesia rata-rata baru diperhatikan menjelang pemilu. Menurut dia, nasib pemuda dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan rakyat Indonesia kebanyakan.
Sindiran itu sejalan dengan temuan survei bahwa mayoritas pemuda merasa suaranya tidak terwakili.
“Siapa sebetulnya yang akan peduli dengan anak muda Indonesia? Pemuda Indonesia hanya dicari lima tahun sekali, jam 7 sampai jam 12, pada saat pengambilan suara,” kata Hensa.
Survei juga mencatat demonstrasi dinilai sebagai cara menyampaikan aspirasi paling efektif (65,9 persen), sedangkan kanal aduan resmi pemerintah paling sedikit dinilai efektif (51,6 persen).
Lili menyebut kondisi ini sebagai kesenjangan antara minat politik (political interest) dan keyakinan bahwa suara mereka berdampak (political efficacy).
“Anak-anak muda tertarik terhadap politik, tetapi tidak yakin suaranya didengar dapat menghasilkan perubahan. Akhirnya, untuk mencari perubahan itu, mereka melakukan demonstrasi,” kata Lili.
“Padahal itu kan saluran partisipasi politik yang nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional itu melalui partai politik, lembaga parlemen, maupun lembaga politik yang lain,” lanjutnya.
Ia meminta partai politik menjadikan temuan ini bahan refleksi.
“Kenapa demonstrasi terus-menerus? Ya, karena mereka tidak didengar,” ujarnya.
Menurut Lili, minat politik pemuda yang mencapai 64,6 persen juga membantah anggapan bahwa generasi muda menjauh dari politik.
“Jangan-jangan demonstrasi itu adalah bagian dari kepedulian terhadap politik itu sendiri,” tuturnya.
Terbelah soal Indonesia Emas 2045
Rasa bangga juga belum sejalan dengan keyakinan pada masa depan. Temuan KedaiKOPI, hanya 54,4 persen responden optimistis Indonesia Emas 2045 tercapai. Sisanya, 45,6 persen, pesimistis.
“Jadi sebenarnya nasionalisme tinggi, Sumpah Pemuda-nya masih relevan, tapi untuk mencapai agenda Indonesia Emas 2045, optimismenya makin turun,” kata Ashma.
Firdarainy merasakan langsung jarak antara kebanggaan dan optimisme itu.
“Saya melihat bahwa kebanggaan terhadap negara ini tidak sejalan dengan optimisme kita kepada masa depan,” kata Firdarainy.
“Ketika saya berkawan dengan teman-teman di luar negeri, saya selalu bangga menceritakan saya dari Indonesia. Tetapi di sisi lain, saya selalu bertanya-tanya, apakah dengan pekerjaan ini saya bisa mandiri secara ekonomi, atau apakah saya bisa menyampaikan kritik, dan kritik itu bisa didengar oleh mereka yang memegang kebijakan,” tuturnya.
Hensa juga menyoroti cara negara memakai kata “pemuda”. Menurut dia, segala hal tentang pemuda selama ini kerap diputarbalikkan.
“Kata-kata pemuda ini sering sekali digunakan oleh negara untuk membuat seolah-olah kita bersiap menghadapi Indonesia Emas,” ujarnya.
Keterlibatan pemuda dalam organisasi pun rendah. Hanya 8,8 persen yang mengisi waktu luang dengan berorganisasi atau berkegiatan relawan.
Aktivitas waktu luang yang paling banyak dilakukan adalah mengakses media sosial (58,1 persen).
Survei ini digelar secara daring pada 23-29 September 2026 terhadap WNI berusia 17-45 tahun, terdiri atas Gen Z (17-29 tahun) dan milenial (30-45 tahun). Sebanyak 1.213 responden dari 36 provinsi terkumpul, lalu dibobotkan dengan metode iterative proportional fitting (IPF) berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, agama, wilayah, dan provinsi agar sebarannya mendekati populasi menurut data BPS.
