Hasto Sebut Megawati Tetap Jadi Ketum PDI-P di Kongres 2025
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. (Dok: PDI Perjuangan) JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut, Megawati Soekarnoputri tetap dipercaya untuk memimpin PDI-P saat Kongres 2025.
Ia mengatakan, semua kader PDI-P menginginkan Megawati kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P.
“Jadi, dalam Rakernas kelima yang diambil oleh seluruh DPP dan DPD partai, itu sudah memberikan suatu rekomendasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai ketua umum,” kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025) sore.
“Mereka telah memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum PDI-P masa bakti 2025-2030,” lanjutnya.
Hasto pun mengatakan, kepemimpinan Megawati telah berhasil membuat Pilkada 2024 berjalan dengan baik untuk PDI-P meski ada upaya-upaya penghalangan.
“Alhamdulillah berbagai upaya-upaya untuk memenangkan Pilkada, bagaimana pergerakan rakyat termasuk DKI (Jakarta) dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto.
Sebelumnya, DPD PDI-P seluruh Indonesia meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P pada periode 2025-2030.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam penutupan Rakernas kelima PDI-P pada 26 Mei 2024.
“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Puan di lokasi rakernas, Ancol, Jakarta
Namun, eks politikus PDI-P Effendi Simbolon menyarankan Megawati harus mundur dari posisinya sebagai ketua umum.
Ia menilai Megawati telah gagal mengelola partai, salah satunya penetapan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas itu, ini kan masalah serius masalah hukum,” kata Effendi, Rabu (8/1/2025)
