Istana Sebut Prabowo Akan Berkantor di IKN Pada 2028, Hensa: Ini Penegasan Komitmen Melanjutkan Jokowi
Ibu Kota Negara Nusantara JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pernyataan Istana yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 jika sudah siap.
Hensa menilai, setidaknya ada dua hal yang perlu disoroti terkait pernyataan tersebut. Salah satunya adalah soal polemik kepastian pindahnya ibukota dari Jakarta ke Nusantara.
Menurutnya, pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai upaya Prabowo dalam meredamkan polemik soal pembangunan IKN.
“Akankah ibukota negara pindah ke Kalimantan? Itu dulu, yang pertama itu mengklarifikasi polemik tentang nasib ibukota, jadi bukan kepindahan ya, nasib ibukota baru atau nasib Nusantara, dan nasib Nusantara di tangan Pak Prabowo,” kata Hensa kepada wartawan.
Di sisi lain, Hensa melihat pernyataan Prabowo tersebut juga sebagai penegasan bahwa ia melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo.
“Yang kedua adalah, ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,” ujarnya.
Namun, Hensa melihat pernyataan tersebut tak langsung menandakan bahwa ibukota akan pindah ketika Prabowo sudah mulai berkantor di IKN.
Menurutnya, Prabowo bisa jadi hanya sekedar berkantor saja di sana, tanpa menegaskan kepindahan ibukota dari Jakarta ke Nusantara.
“Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan,” kata Hensa.
“Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 mendatang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintahan akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur setelah IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan dikutip dari Antara, Selasa (10/12/2024).
