JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati setiap bentuk pengawasan publik yang dilakukan lembaga kredibel, masukan dari masyarakat dan media, serta inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh para pemuda.
“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Wapres Gibran Rakabuming dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Gibran, di negara demokrasi setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, memberi kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
“Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” ujar Wapres Gibran menambahkan.
Ia menekankan, tugas pemerintah adalah bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat itu, kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, serta kepercayaan publik terjaga melalui kerja nyata, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan untuk mengawasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Inisiatif itu diumumkan pada 17 Juli 2026 dan melibatkan 15 individu dari kalangan akademisi, aktivis, hingga peneliti. Masing-masing membidangi sektor tertentu yang sejalan dengan Kabinet Merah Putih.
