JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyambut baik wacana penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas bagi pimpinan parlemen. Hal ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong para menteri untuk menggunakan mobil produksi dalam negeri tersebut dalam waktu dekat.
“Kalau mobil Maung yang dipakai Presiden menjadi mobil dinasnya, mobil hariannya diikuti oleh menteri, bahkan diikuti oleh nanti pimpinan DPR, menurut saya itu hal yang positif,” kata Saan saat ditemui usai menghadiri rangkaian HUT ke-14 Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Saan, penggunaan Maung sebagai mobil dinas mencerminkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri, khususnya buatan PT Pindad. Ia menilai langkah ini menjadi wujud dukungan terhadap industri lokal.
“Ya, kita dengan senang hati (pakai Maung), sebenarnya kan ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Dan presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung,” ujarnya.
Wacana penggunaan Maung sebagai mobil dinas bermula dari pernyataan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). Dalam suasana santai, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang disambut tawa dan tepuk tangan para peserta sidang.
“Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo.
Meski disampaikan dengan nada bercanda, pernyataan tersebut mengandung pesan serius tentang pentingnya mendukung produk dalam negeri untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Prabowo bahkan melontarkan guyonan bahwa mobil merek lain hanya boleh digunakan saat hari libur.
“Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” kata Prabowo masih dengan nada bercanda.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari sejumlah pejabat pemerintahan, yang melihat langkah ini sebagai upaya nyata memajukan industri dalam negeri. Pemerintah juga diketahui telah memesan Maung, dengan Kementerian Keuangan siap mengalokasikan dana untuk mendukung kebijakan tersebut.
