NEW YORK – Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, baru saja didapuk untuk mengemban tugas baru sebagai Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam menyambut jabatan strategis tersebut, ia menegaskan komitmen utamanya untuk mematuhi koridor Piagam PBB sekaligus menjembatani berbagai perbedaan antarnegara anggota demi mencapai kesepakatan bersama.
“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kepemimpinan saya akan sangat berpegang teguh pada Piagam PBB. Saya akan sepenuhnya setia pada piagam tersebut, serta pada mandat yang diberikan negara-negara anggota kepada PBB,” kata Rahman kepada wartawan, Selasa.
Diplomat asal Bangladesh itu juga menyoroti urgensi agar organisasi internasional ini lebih adaptif dan siap merespons dinamika tantangan global di masa mendatang.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa memimpin negara-negara di dunia bukanlah hal yang mudah, terlebih karena ragam konflik dan krisis tidak selalu bisa diurai dalam waktu yang singkat.
“Saya tidak naif dengan berpikir bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan cepat dan secara damai. Ada persoalan yang tetap belum terselesaikan. Ada hal-hal yang mungkin membutuhkan waktu untuk menemukan solusinya. Itu tidak masalah,” katanya.
Meski menyadari berbagai rintangan tersebut, ia memastikan bahwa PBB di bawah kepemimpinannya tidak akan berhenti berupaya merangkul seluruh pihak dan mencari solusi jalan tengah untuk setiap permasalahan internasional.
“Namun, hal itu tidak boleh menghalangi kita untuk mencari titik temu di mana pun kita bisa, dan itulah yang akan terus saya upayakan,” imbuh Rahman.
Sebagai informasi, pergantian tongkat estafet ini dilakukan setelah masa tugas Sidang ke-80 Majelis Umum PBB yang sebelumnya dikomandoi oleh Annalena Baerbock resmi berakhir pada hari yang sama.
Menyusul pelantikan Rahman sebagai Presiden Majelis Umum PBB yang baru, rangkaian agenda Sidang ke-81 pun dijadwalkan mulai dibuka secara resmi pada hari Selasa.
Sumber: ANTARA
