JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat dinilai sebagai kritik terhadap pemerintahannya. Prabowo justru menilai pidato tersebut sistematis dan tegas.
“Tadi pidato Ketum (AHY), saudara luar biasa, sangat baik, sangat lengkap. Dan Anda tahu ya kalau saya ini kan tidak pakai teks ya, saya bicara dari hati saya. Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam,” ujar Prabowo di acara HUT ke-25 Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Prabowo, kritik dan koreksi merupakan hal yang harus diterima dalam sistem demokrasi. Ia menekankan bahwa bangsa yang telah memilih jalan demokrasi wajib menghargai kritik sebagai bagian dari upaya memperbaiki jalannya pemerintahan.
“Tapi Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah milih jalan demokrasi harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menilai bahwa AHY sedang menyampaikan itikad Partai Demokrat secara tegas. Ia meyakini AHY dan partainya ingin bersama-sama bekerja untuk rakyat.
“Tapi yang jelas beliau tegas menyampaikan itikad beliau, dan itikad Partai Demokrat yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat. Saya sangat senang dengan tema yang dipilih Partai Demokrat,” imbuh Prabowo.
Pidato AHY pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026), sempat memicu reaksi dari sejumlah partai pendukung pemerintah. Mereka menilai pidato tersebut memberi sinyal keinginan maju pada Pilpres 2029, meski Partai Demokrat membantahnya.
Dalam pidatonya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Ia juga mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
AHY kemudian menegaskan bahwa hak rakyat dalam menentukan pilihan politik harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” jelas dia.
Ia menambahkan, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
Menurut AHY, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, namun tetap terbuka terhadap kritik dan menghormati perbedaan.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” jelas AHY.
