DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi III DPR RI usai melakukan rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Fraksi NasDem DPR RI)

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Sidang pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan beleid terkait tindak pidana korupsi ini mengakhiri penantian selama 18 tahun di parlemen.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, membacakan laporan penyusunan aturan tersebut. Puan lalu menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Sebelumnya, pembicaraan tingkat pertama antara parlemen dan pemerintah telah tuntas pada Rabu (18/11/2026). Komisi III saat itu sepakat membawa draf beleid tersebut menuju pengesahan tingkat paripurna.

Serap Aspirasi Lewat 87 Rapat

Habiburokhman memaparkan bahwa panitia kerja telah membedah ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Secara keseluruhan, terdapat 397 DIM yang dibahas secara mendalam. Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, serta 18 substansi baru.

Demi menjaring masukan luas, Komisi III menggelar 87 rapat dengar pendapat sejak September 2025. Forum terbuka tersebut melibatkan unsur masyarakat, pakar hukum, hingga berbagai organisasi terkait.

Sasar Investasi Bodong hingga Pidana Mati

Habiburokhman menyebut sedikitnya ada sepuluh poin krusial yang diatur dalam undang-undang baru ini. Salah satunya menyasar tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak warga.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Beleid ini juga menegaskan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tetap berlaku penuh. Ancaman pidana mati bagi koruptor tetap dipertahankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, aturan baru tersebut merinci mekanisme pengelolaan aset hasil kejahatan. Pengurusan aset akan ditangani oleh badan khusus yang kompeten, profesional, dan akuntabel.

Wewenangnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *