JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sebuah temuan baru. Mereka menemukan dua kementerian telah menggelontorkan dana belasan miliar rupiah. Anggaran senilai Rp14.696.955.002 itu mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan penyedia jasa pemengaruh ini diketahui milik sosok Raffi Ahmad.
Data ini merujuk pada portal inaproc.id milik LKPP. Tercatat, realisasi pengadaan tersebut terjadi pada rentang tahun anggaran 2023-2026. Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada tahun 2024 lalu. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati tiga paket. Proyek di lingkungan KKP tersebut berjalan pada periode 2025 hingga 2026.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW.
Kepemilikan entitas PT Rans Animasi Indonesia memang bermuara pada Raffi. PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham entitas tersebut. Raffi sendiri adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan induk itu.
Ia juga memiliki 0,9 persen saham Rans Animasi secara langsung. Bahkan, suami Nagita Slavina ini turut menduduki kursi sebagai komisaris.
Lima Tuntutan ICW
Merujuk pada temuan tersebut, ICW mendesak sejumlah pihak untuk bertindak tegas. Ada lima tuntutan utama yang disuarakan untuk menindaklanjuti masalah ini.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek harus transparan. Mereka dituntut membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan tersebut. Dokumen itu meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan.
Kedua, BPKP dan Inspektorat Jenderal wajib mengaudit proyek tersebut. Mereka harus memeriksa kewajaran harga dan transaksi di luar sistem. Kesesuaian pengadaan dengan tugas instansi juga harus dievaluasi secara menyeluruh.
Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh via e-katalog. Terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada satu penyedia tertentu.
Keempat, Presiden didesak menghentikan pengadaan pemengaruh yang tidak relevan. Perusahaan milik pejabat juga harus dicegah menerima kontrak dari pemerintah. Larangan ini harus ditegakkan secara ketat selama masa jabatan berlangsung.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi posisinya di perusahaan tersebut. Ia harus menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan ke publik luas. Klarifikasi ini sangat penting mengingat statusnya sebagai Utusan Khusus Presiden.
