JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) Hendri Satrio menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi paradoks pembangunan. Menurut dia, banyaknya pembangunan belum tercermin dalam angka survei yang masih relatif kecil.

Hensa, sapaan akrabnya, mengatakan IKA Fikom Unpad berupaya menjembatani persoalan itu lewat komunikasi. Tujuannya, tantangan pembangunan bisa menjadi perhatian bersama.

“Kesempatan datang berkali-kali, momentum datang sekali,” ujar Hensa saat membuka Executive Breakfast Meeting bertema “Building Indonesia Future” di Ecodeck Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Forum Rutin IKA Fikom Unpad

Diskusi pagi itu menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai narasumber. Executive Breakfast Meeting sendiri adalah agenda diskusi rutin IKA Fikom Unpad dengan narasumber yang berganti-ganti.

Menurut Hensa, forum itu menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan pembangunan Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Lewat diskusi publik, alumni Fikom Unpad ingin ikut mengawal jalannya pemerintahan.

Dalam forum itu, Dody memaparkan sejumlah pekerjaan kementeriannya. Di antaranya target ICOR di bawah 6, persiapan jalur Pantura menjelang libur Natal dan Tahun Baru, hingga penanganan bencana.

Hensa menyebut, Dody sudah membangun banyak Sekolah Rakyat dan bendungan. Capaian seperti itu, menurut dia, yang harus dikomunikasikan kepada publik agar paradoks pembangunan tidak terus terjadi.

Di luar diskusi, IKA Fikom Unpad juga menjalankan program Alumni Bantu Alumni untuk memperkuat kepedulian dan jejaring antarlulusan.

Bicara Pembangunan, Bukan Wapres

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan, diskusi kali ini sengaja diarahkan untuk membicarakan pembangunan dan masa depan Indonesia.

Pilihan itu diambil saat elite politik sedang ramai membahas pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari kursi wakil presiden. Prabowo punya tenggat hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan pemilihannya dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Hensa pun menyinggung hiruk-pikuk itu sambil bercanda.

“Di sana biarkan bicara siapa wapres, di sini kita bicara pembangunan,” seloroh Hensa, disambut tawa peserta diskusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *