JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio menilai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus mampu membantu Presiden Prabowo Subianto membereskan paradoks pembangunan. Menurut dia, pembangunan terus berjalan, tetapi kepuasan publik terhadap pemerintah justru disebut turun.
Hensa, sapaan akrabnya, menyebut ada tiga persoalan terbesar bangsa yang harus ikut dibenahi wapres baru, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi.
“Menurut saya, permasalahan di Indonesia ini, tiga yang terbesar itu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Oleh karena itu, wakil presiden kita yang baru ini harus bisa membantu Presiden untuk memperbaiki tiga hal itu,” ujar Hensa kepada wartawan.
Di bidang ekonomi, kata dia, wapres baru harus diterima pasar dan mampu menjalin komunikasi baik dengan pelaku usaha. Untuk urusan hukum, Hensa menyarankan pendamping Prabowo berasal dari kalangan sipil.
“Selain mengerti hukum, juga sangat baik bila dipilih dari kalangan sipil supaya ada supremasi sipil. Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil,” kata dia.
Paradoks Pembangunan Era Prabowo
Soal komunikasi, Hensa melihat ada paradoks pembangunan dalam pemerintahan Prabowo. Pembangunan yang dikerjakan pemerintah, menurut dia, belum sejalan dengan penilaian publik.
“Pembangunan dilakukan dengan baik oleh Pak Prabowo, tapi karena tidak mampu dikomunikasikan dengan baik hingga hari ini, elektabilitas dan kepuasan publiknya turun terus,” ujar Hensa.
“Maka diperlukan sosok wakil presiden yang mampu berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta mampu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya,” tuturnya.
Hensa menilai paradoks itu harus diselesaikan dalam sisa sekitar tiga tahun masa pemerintahan Prabowo.
“Selama berpasangan dengan Mas Gibran, pembangunan dilakukan terus, APBN juga sudah banyak tergerus, tapi kenapa kepuasan publik dan elektabilitasnya menurut banyak lembaga survei turun terus?,” kata Hensa.
“Makanya diperlukan orang yang bisa menyelesaikan paradoks ini dan berkomunikasi dengan rakyat, dan itu harus sosok yang memang sudah diterima oleh rakyat, tidak bisa sosok yang dicitrakan,” lanjutnya.
Berharap Musyawarah Mufakat
Hensa mengingatkan, undang-undang mewajibkan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nama kedua bisa saja berasal dari kalangan pengusaha atau teknokrat, termasuk nama kejutan.
“Yang penting adalah dua nama itu masuk ke MPR, nanti kita lihat mekanismenya. Apakah ada musyawarah mufakat kemudian terpilih satu orang, atau misalnya satu orang mengundurkan diri,” kata Hensa.
Ia tak menampik calon kedua bisa saja hanya menjadi pelengkap. Meski begitu, Hensa berharap pemilihan pada 9 Desember 2026 tidak perlu melalui pemungutan suara.
“Saya berdoa agar yang digunakan dalam pemilihan wapres nanti adalah cara musyawarah untuk mufakat,” ujarnya.