JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya namanya dalam bursa calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian Partai Gerindra itu memilih tidak berspekulasi dan meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, penentuan sosok wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan kepala negara yang diberikan undang-undang.
“Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah Wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco.
Nama Dasco di Bursa Calon Wapres
Dasco menjelaskan, secara prosedur, nama calon wakil presiden hanya bisa diajukan secara resmi oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, ia mengajak semua pihak menunggu proses tersebut.
“Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR, oleh karena itu mari kita hormati hak itu karena sudah diatur demikian,” kata Dasco.
Nama Dasco kerap muncul dalam bursa calon wapres sejak Gibran menyatakan mundur. Pengamat politik Hendri Satrio, misalnya, menempatkan Dasco di jajaran teratas bersama Ketua DPR Puan Maharani.
Hensa, sapaan akrabnya, juga memasukkan Dasco ke kluster Gerindra, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Peluang kader Gerindra makin terbuka setelah partai-partai koalisi tidak mengajukan kader sendiri. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut hampir semua ketua umum partai koalisi sepakat calon pengganti Gibran berasal dari Gerindra. Golkar dan Demokrat juga menyatakan tidak menyodorkan nama.
Tenggat 25 November
MPR menetapkan Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat Rabu, 25 November 2026. Sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026.
Jadwal itu mundur dari rencana semula, 2 Desember, atas permintaan Prabowo. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Prabowo perlu waktu untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.