JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memundurkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan 2 Desember itu kini digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, atas permintaan Presiden Prabowo Subianto lewat surat resmi kepada MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Prabowo membutuhkan waktu tambahan karena padatnya agenda kenegaraan. Hal itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani.

Menurut Muzani, Prabowo juga perlu waktu untuk berdiskusi sebelum menentukan sosok wakil presiden yang baru.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuhnya.

Rapat gabungan MPR kemudian menyetujui usulan tersebut.

“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Muzani.

Tenggat 25 November Jelang Pelantikan Wapres Baru

MPR juga menetapkan batas akhir bagi Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden, yakni Rabu, 25 November 2026. MPR nantinya memilih satu di antara dua nama tersebut.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ucap Muzani.

Jadwal pelantikan wapres baru pada 9 Desember masih berada dalam batas 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong pada 12 November 2026. Jika dihitung sejak tanggal itu, batas akhirnya jatuh pada 11 Januari 2027.

Dua Tim Disiapkan MPR

Rapat gabungan juga membentuk dua tim. Tim verifikasi calon wakil presiden dikoordinasikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat, dengan politikus Partai Gerindra Habiburokhman sebagai ketua tim dan seorang sekretaris dari unsur DPD.

Lestari atau Rerie menyebut timnya langsung bekerja begitu nama calon diterima.

“Nanti begitu setelah nama diterima, Tim Verifikasi akan segera bekerja,” kata Rerie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin.

Menurut Rerie, syarat calon wakil presiden sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi nantinya diserahkan ke MPR dan diumumkan kepada publik.

“Ini syarat-syarat sudah disiapkan, tetapi kalau meliputi peraturan perundangan, bahkan untuk penggantinya pun ada di dalamnya,” ujarnya.

Adapun tim ad hoc dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” jelas Muzani.

Sebelumnya, Partai Golkar mendorong verifikasi ketat terhadap calon pengganti Gibran agar tidak memicu gugatan di kemudian hari. Gibran sendiri mundur di tengah polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *