JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong penguatan anggaran bagi institusi Polri. Tambahan dana tersebut diarahkan untuk membentuk unit perlindungan anak hingga tingkat kepolisian sektor (Polsek). Langkah ini dinilai penting guna mencegah aksi perundungan di sekolah maupun ruang digital.

Komitmen itu disampaikan Dasco seusai menghadiri seminar Hari Perlindungan Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini, bahkan kepada Presiden, untuk tambahan anggaran direktorat perlindungan ini,” kata Dasco.

Dasco menilai kehadiran unit khusus tersebut sangat krusial bagi upaya pencegahan perundungan. Pengawasan perlu diperkuat di lingkungan sekolah, luar sekolah, hingga ruang siber. Pasalnya, bentuk kekerasan terhadap anak kini tidak lagi terikat jam pelajaran, lokasi sekolah, maupun jarak fisik.

Ancaman Perundungan di Ruang Digital

Saat ini, perundungan dapat menimpa anak kapan saja melalui perangkat telepon genggam. Konten perundungan yang tersebar di dunia maya berpotensi disaksikan ribuan pasang mata. Situasi tersebut pada akhirnya meninggalkan trauma serta luka psikologis mendalam bagi para korban.

“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” katanya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa praktik perundungan tidak bisa lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak membungkam korban demi menutupi aib atau menjaga reputasi. Nama baik sekolah, keluarga, maupun lembaga tidak boleh mengorbankan keadilan bagi anak.

“Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” ujarnya.

Aturan Lengkap tetapi Eksekusi Tersumbat

Dasco mengakui Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang memadai terkait isu ini. Aturan tersebut mencakup UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah juga telah menerbitkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi lain adalah PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Kendati payung hukum sudah tersedia, Dasco menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah penanganan laporan kasus perundungan yang dinilai belum berjalan efektif.

“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat, perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja, sementara anak terus menanggung ancaman. Itu yang harus kita perbaiki,” kata Dasco.

Baca juga: Namanya Kerap Muncul di Bursa Calon Wapres, Dasco Buka Suara

Saksikan: DASCO CALON KUAT PENGGANTI GIBRAN?! KOALISI PRABOWO SUDAH SATU SUARA?!

Sumber: ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *