JAKARTA – Sembilan organisasi, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mendukung seruan agar siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun segera diputus.
Seruan itu tertuang dalam komunike bersama bertajuk “Hentikan Karhutla, Lindungi Warga, Benahi Tata Kelola”.
Komunike yang diprakarsai Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) itu diterbitkan di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Hingga Jumat (23/10/2026), dukungan juga datang dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Syiar Da’i Indonesia (SDI), dan Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Setiap tahun polanya sama: api menyala, semua pihak prihatin, janji pembenahan diucapkan, lalu kita lupa begitu hujan turun. Kalau mau terus terang, fokus kita seharusnya pada pencegahan, yaitu memberdayakan warga yang berada di garda paling depan dan menyiapkan anggaran pencegahan yang memadai sebelum kemarau datang. Kami menggagas komunike ini bersama PFI karena siklus itu harus diputus,” kata Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Rizal Algamar, Jumat.
637.011 Hektare Terbakar, Ratusan Ribu Kena ISPA
Pemantauan satelit Auriga Nusantara mencatat 637.011 hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dampaknya paling berat menimpa kelompok rentan.
Laporan situasi karhutla 2026 yang disusun Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) bersama CPPM SBM ITB mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hanya dalam lima pekan, yakni 18 Agustus sampai 21 September 2026.
Sebanyak 40.363 kasus di antaranya menimpa anak balita.
Kementerian Kesehatan memperkirakan 10,7 juta warga di wilayah terdampak berisiko tinggi terpapar asap.
Anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit jantung atau paru menanggung risiko paling besar.
Kerugian ekonomi dan kesehatan sepanjang Januari hingga Agustus diperkirakan mencapai Rp 39,3 triliun sampai Rp 123,1 triliun, menurut skenario Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Asapnya pun menyeberang. Indeks standar polutan (PSI) Singapura menyentuh 181 pada 9 Oktober, tertinggi tahun ini, dan sekolah di sejumlah negara bagian Malaysia sempat ditutup.
Menurut Rizal, siklus karhutla yang terus berulang tidak semata akibat cuaca ekstrem.
Ada persoalan tata kelola lingkungan, pengelolaan lahan, perlindungan gambut, serta kapasitas pencegahan dari tingkat nasional sampai desa.
Siklus Karhutla dan Ukuran Keberhasilan
Rizal juga mengkritik cara keberhasilan penanganan karhutla diukur.
Menurut dia, perhatian dan anggaran masih banyak tersedot ke pemadaman sementara pencegahan di tingkat desa kerap kebagian sedikit.
“Selama ini kita bangga melaporkan berapa titik api yang berhasil dipadamkan. Padahal setiap titik api yang muncul tanda pencegahan sudah kebobolan. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika tidak ada api yang perlu dipadamkan,” ujar Rizal.
Wakil Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Pendeta Johan Kristantara mempersoalkan bantuan yang kerap baru mengalir setelah status tanggap darurat ditetapkan. Padahal, warga sudah lebih dulu menghirup asap.
“Asap tidak menanyakan agama orang yang menghirupnya, dan tidak menunggu status darurat ditetapkan. Membagikan masker belum cukup disebut perlindungan,” kata Johan.
“Jangan sampai bantuan baru datang setelah anak-anak kita antre di puskesmas,” lanjutnya.
Ia mendorong rumah ibadah bergerak sebelum api menyala. Pemuka agama, kata dia, punya jangkauan sampai ke desa-desa di sekitar lahan gambut.
“Peran rumah ibadah jangan berhenti pada doa minta hujan ketika asap sudah pekat. Dari mimbar yang sama, kami bisa mengajak umat menjaga lahan dari api jauh sebelum kemarau datang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan kami tidak mau hanya jadi penonton,” tutur Johan.
Lima Sikap dalam Komunike
Komunike itu memuat lima sikap. Para penandatangan meminta perlindungan kesehatan warga menjadi ukuran utama keberhasilan, apa pun status penanganan di daerahnya. Mereka juga mendesak pendekatan yang lebih preventif, termasuk peninjauan ulang izin di wilayah rawan kebakaran seperti lahan gambut.
Komunike juga menuntut penegakan hukum yang transparan terhadap individu maupun korporasi, serta diakhirinya impunitas.
Dua sikap lainnya adalah memperkuat kerja sama dengan negara tetangga dan ASEAN, termasuk keterbukaan data titik api.
Selain itu, keterbukaan soal sumber daya pemerintah, dunia usaha, filantropi, lembaga amil zakat, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil.
PFI menyatakan siap menjadi simpul koordinasi agar bantuan kesehatan, kedaruratan, dan pemulihan tepat sasaran.
Lembaga itu juga akan menghimpun dana filantropi untuk pencegahan dan pemulihan berbasis desa dan masyarakat adat, lalu melaporkan hasilnya secara terbuka.
Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman sendiri dibentuk di Jakarta pada 27 Juli 2026 oleh perwakilan enam komunitas agama, atas prakarsa AYANA.
“Kami tidak mau tahun depan duduk lagi untuk menulis komunike yang isinya sama. Tahun 2027 dan seterusnya, kita harus punya komitmen untuk tidak ada lagi karhutla. Yang dibutuhkan sekarang kepemimpinan yang tegas dan kerja sama yang tidak ikut padam bersama apinya,” ujar Rizal.
