JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa posisi utang pemerintah hingga akhir tahun ini akan menurun. Pernyataan itu disampaikan menyusul tercatatnya utang pemerintah yang telah menembus Rp10.293 triliun pada Juni 2026.
“Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit,” kata Purbaya di Kantornya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, rasio utang Indonesia masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia membandingkannya dengan Singapura yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.
“Singapura 180 persen. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu. Kita lihat relatif terhadap size ekonominya,” katanya.
Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rasio utang tidak terus meningkat. Salah satunya dengan membatasi defisit anggaran agar tetap terkendali.
“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat,” ujarnya.
Selain pengendalian defisit, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti menaikkan tarif pajak.
“Terus kita akan efektifkan tax collection (penerimaan pajak) kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak,” kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap PDB.
Utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai outstanding mencapai Rp8.966,79 triliun. Sementara utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun. Dengan demikian, porsi SBN mencapai sekitar 87,1 persen dari total utang, sedangkan pinjaman menyumbang sekitar 12,9 persen.
