JAKARTA – Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Permintaan ini disampaikan karena pagu indikatif yang telah ditetapkan dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional institusi, termasuk persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp118 triliun belum memenuhi kebutuhan ideal institusinya, yakni Rp 178 triliun.
“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun rupiah. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen,” kata Dedi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Dedi, setelah penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp184 triliun. “Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp 184 triliun rupiah,” ujar Dedi.
Oleh karena itu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan kekurangan tersebut pada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas,” ucap Dedi.
Dedi menjelaskan, tambahan anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan belanja modal Rp 40,6 triliun. Untuk belanja pegawai, prioritas diberikan pada pemenuhan perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi 80 persen, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana intake Polri tahun 2027.
Sementara belanja barang Rp20,9 triliun diarahkan untuk mendukung operasional kepolisian dan agenda nasional, termasuk pembiayaan BMP dan listrik, dukungan Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan pengamanan Pemilu 2029, serta berbagai operasi seperti Damai Cartenz, Lilin, Ketupat, penanggulangan bencana, pengamanan VVIP, dan kegiatan nasional-internasional.
Pada belanja modal, Polri mengusulkan Rp40,6 triliun untuk pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Brimob, pembangunan gedung pelayanan, markas kesatuan hingga wilayah perbatasan, serta rumah dinas personel. Anggaran ini juga mencakup pemenuhan alat material khusus (almatsus) untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Dedi menyatakan bahwa penyusunan anggaran ini mempertimbangkan dinamika strategis global dan nasional, khususnya kebutuhan menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu.
“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2029,” kata Dedi.
