JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang naik menjadi 5,61 persen. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian tersebut karena struktur penopang ekonomi masih didominasi belanja negara.
Hanif menyoroti bahwa pertumbuhan dari 5,39 persen ke 5,61 persen itu masih terlalu bergantung pada government spending. Menurutnya, hal ini menandakan sektor swasta dan produktivitas nasional belum berjalan optimal sebagai mesin utama perekonomian.
“Kami mengapresiasi capaian 5,61 persen ini di tengah kondisi global yang sulit. Namun, pemerintah wajib hati-hati. Pertumbuhan yang banyak ditopang belanja pemerintah menandakan sektor swasta belum sepenuhnya menjadi motor penggerak. Jika terus bergantung pada APBN, ruang fiskal kita akan tertekan dan daya dorong ekonomi jangka panjang justru bisa melemah,” ujar Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mendesak pemerintah untuk segera memperkuat investasi dan industri dalam negeri guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Investasi yang kuat, kata dia, akan memicu aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan daya beli masyarakat tanpa harus terus bergantung pada suntikan anggaran negara.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka statistik semata. Pertumbuhan harus berkualitas, merata, dan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi di atas kertas. Struktur ekonomi kita harus kuat, manfaatnya merata, dan mampu membuka lapangan kerja secara berkelanjutan. Inilah kunci agar ekonomi kita benar-benar tangguh untuk jangka panjang,” pungkasnya.
