JAKARTA – Kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi memilih Indonesia untuk dinominasikan sebagai ketua Dewan HAM PBB masa jabatan 2026.
Nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026.
Dalam keterangan tertulis, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa pencalonan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap peran Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ujar Kemlu RI melalui keterangan resmi .
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen memimpin jalannya sidang dan proses internal lembaga tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kemlu RI juga memastikan bahwa posisi tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog dalam isu-isu HAM, serta konsistensinya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Dukungan ini juga mencerminkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan blok global tertentu.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” bunyi pernyataan tersebut.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan tersebut.
Momentum ini akan dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan negara-negara Asia Pasifik yang mendukung pencalonan tersebut.
Indonesia berkomitmen menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat dunia.
Sebagai informasi, posisi ketua Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dengan Asia Pasifik memperoleh giliran memimpin pada 2026. Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
