JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, menilai kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bukan sekadar persoalan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hensa, dampak dari tindakan Dadan jauh lebih besar dan telah menyentuh kondisi fiskal negara secara keseluruhan.
“Ini tuh kesalahannya si Dadan itu, dia pake itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua, itu kesalahannya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri,” ujar Hensa kepada wartawan.
Hensa menegaskan bahwa selama ini pemerintah sesungguhnya tidak pernah benar-benar melibatkan masyarakat dalam evaluasi program MBG, meski klaim tersebut kerap dilontarkan.
Ia bahkan menyebut pemerintah telah merespons kritik publik dengan cara yang kontraproduktif sejak awal program MBG berjalan.
“Basi tuh kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarahin anak-anak yang foto MBG. Artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal, mereka enggak menginginkan itu,” ujar Hensa.
Hensa turut menyoroti peran kolega-kolega Dadan di kabinet yang dinilainya ikut bertanggung jawab karena membiarkan situasi ini berlanjut tanpa ada keberanian untuk bersuara.
Menurutnya, budaya ABS (asal bapak senang) di lingkaran kekuasaan membuat masalah yang semestinya bisa dicegah lebih awal justru terus membesar tanpa ada koreksi.
“Kesalahan itu juga sama kolega-koleganya, yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan, yang setiap kali rapat kabinet ada itu di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat? Tapi begitu Dadan ngomong kan, tepuk tangan semua. Begitu Dadan ngomong ‘Iya, iya, iya juga.’,” ujar Hensa.
“Kenapa mereka begitu? Karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi, mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti. Kan begitu,” lanjut Hensa.
Di sisi lain, Hensa menyambut positif respons publik yang cenderung apresiatif terhadap penangkapan Dadan oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai sentimen positif itu adalah modal yang harus dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk melakukan langkah lebih berani, termasuk menghentikan sementara program MBG.
Langkah penghentian sementara itu, menurut Hensa, justru akan semakin memperkuat citra Presiden Prabowo di mata publik, bukan melemahkannya.
“Bayangkan kalau memang kemudian Pak Prabowo menghentikan sementara MBG. Saya tuh dari awal ya, dari pertama kali bergulir, saya tuh yakin banget Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Cuma, datangnya dari dia, tapi datang dari faktor luar yang akhirnya memaksa dia untuk menghentikan ini,” ujar Hensa.
“Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya. Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi,” kata Hensa.
Ia menekankan bahwa evaluasi MBG bukan berarti menggugurkan seluruh agenda sosial Presiden, melainkan justru memperkuatnya dengan memastikan program dijalankan di atas fondasi yang kokoh dan berkelanjutan.
Dengan masih tersisa satu periode masa jabatan yang mungkin dijalani Presiden Prabowo, Hensa menilai masih ada cukup waktu untuk memperbaiki arah kebijakan secara terukur.
“Mengevaluasi MBG itu tidak dihentikan 100%, tapi dilakukan pilot-pilot project. Sampai kemudian ditemukan pola-pola yang baik dan bagus. Kalau memang ini populer dan membuat Prabowo memang citranya baik di kalangan level grassroots, maka ya silahkan saja dilakukan, tapi setelah ditemukan pola-pola yang baik. Dan masih ingat juga, masih ada satu periode lagi kalau Pak Prabowo mau,” pungkas Hensa.(*)
