JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel. Penegasan ini disampaikannya usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah strategis tersebut selaras dengan instruksi langsung dari Kepala Negara. Menurut Suahasil, Presiden Prabowo berpesan agar instrumen keuangan negara dijaga secara hati-hati, mengingat fungsinya yang sangat krusial sebagai penopang utama dalam mengeksekusi berbagai program prioritas pemerintahan ke depan.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya, menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil usai Pelantikan di Istana Negara, Senin (14/9).
Guna merealisasikan mandat tersebut, Suahasil memastikan akan meneruskan fondasi tata kelola fiskal yang selama ini telah berjalan baik di Kementerian Keuangan. APBN akan terus dioptimalkan fungsinya sebagai mesin pendorong pertumbuhan sekaligus jangkar stabilitas perekonomian domestik.
Ia juga berjanji akan mengedepankan prinsip transparansi dalam mengomunikasikan postur kas negara kepada publik. Langkah ini dinilai esensial untuk merawat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jaga Batas Defisit dan Dukung Program Prioritas
Di samping itu, nakhoda baru Kementerian Keuangan ini memberikan jaminan bahwa tingkat defisit APBN akan terus dikendalikan agar senantiasa berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada akhir Juni 2026, realisasi defisit kas negara tercatat berada di angka Rp196,5 triliun, atau setara dengan 0,76 persen dari PDB. Suahasil memastikan bahwa ruang fiskal yang tersedia akan diarahkan sepenuhnya untuk program-program yang bersifat urgen.
“Dan saya juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan melalui APBN mendukung program prioritas pemerintah,” tutur dia.
Optimalisasi Efisiensi Belanja
Terkait kebijakan pengeluaran, aspek efisiensi belanja negara turut menjadi sorotan utama. Namun, Suahasil meluruskan bahwa efisiensi tidak lantas diartikan sebagai sekadar pemangkasan anggaran membabi buta.
Lebih jauh dari itu, efisiensi difokuskan untuk mengawal agar setiap rupiah yang digelontorkan oleh negara mampu menghasilkan output yang terukur, maksimal, dan tepat sasaran sesuai rancangan awal.
“Tentu kita selalu mencari belanja yang lebih efisien, tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” ucapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Suahasil kembali menekankan bahwa pengelolaan tata usaha negara yang pruden harus mampu memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga saya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” pungkas dia.
