JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyiapkan jalur Pantura Jawa agar lebih ramah dan aman bagi pengendara sepeda motor. Langkah itu jadi bagian dari persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta arus mudik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, persiapan jalan tidak boleh hanya berpihak pada kenyamanan pengguna mobil di jalan tol. Menurut dia, sepeda motor masih jadi pilihan banyak orang untuk bepergian karena lebih fleksibel.
“Kita masih suka motoran karena lebih fleksibel,” ujar Dody dalam Executive Breakfast Meeting yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) di Ecodeck Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pemotor Jadi Perhatian di Jalur Pantura
Dody menyebut, cara pandang itu sedang dibangun bersama Direktorat Jenderal Bina Marga. Tujuannya, kebutuhan pengendara motor ikut diperhitungkan saat jalan disiapkan.
Jalur Pantura membentang di pesisir utara Jawa dan menjadi salah satu lintasan utama pemudik bersepeda motor. Menurut Dody, volume lalu lintas yang tinggi di jalur Pantura harus diimbangi dukungan infrastruktur yang memadai.
Tanpa penanganan maksimal, kata dia, risiko kecelakaan bisa meningkat.
“Kalau tidak dibantu maksimal nanti bisa menimbulkan kecelakaan,” katanya.
Aspal hingga Lampu Jalan
Kementerian PU juga memperhatikan kebutuhan aspal lewat berbagai inovasi. Penerangan jalan ikut jadi perhatian karena banyak orang memilih bepergian pada malam hari.
Dody menilai, lampu jalan yang memadai menjadi salah satu kunci keselamatan pengguna jalan. Kebutuhan itu makin terasa saat volume kendaraan melonjak pada libur panjang dan musim mudik.
Jalan Tetap Jadi Fokus 2027
Di luar persiapan Nataru dan mudik, Dody memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus Kementerian PU pada 2027. Arah itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan jalan.
Dalam forum yang sama, Dody juga memasang target ICOR di bawah 6 untuk investasi infrastruktur kementeriannya. Capaian itu ia minta diukur setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia pun mengibaratkan Kementerian PU sebagai pembantu umum yang harus siap turun tangan kapan pun negara membutuhkan.