JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono membenarkan para pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
“Jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul,” ujar Sugiono di Gedung DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan itu dihadiri para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai Gerindra diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku ketua harian.
“Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku Ketua Harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono.
Menurut Sugiono, pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan yang perlu menjadi bagian dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR RI. Salah satunya adalah besaran ambang batas parlemen, karena menyangkut nasib suara pemilih yang kerap terbuang.
“Kemudian beberapa hal lain juga dibicarakan. Yang intinya adalah bagaimana pemilu ini bisa lebih efisien, efektif, kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat atau yaitu yang yang tersisa atau apa itu tetap bisa terakomodir dengan baik,” ungkap Sugiono.
Sugiono mengakui para ketua umum partai politik juga membahas dan menyepakati waktu dimulainya pembahasan RUU Pemilu di DPR RI. Namun, dia belum mau menjelaskan lebih lanjut soal waktu dimulainya pembahasan revisi beleid tersebut yang telah disepakati.
“Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi. Ya kita lihat saja nanti,” ucap Sugiono.
Sebagai informasi, Pemilu 2029 akan berlangsung sekitar 2,5 tahun lagi, sedangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih belum dibahas intensif di DPR. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana merancang tahapan Pemilu tersebut pada semester II tahun ini sembari menunggu revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Belum ada perkembangan berarti sejak DPR RI resmi memasukkan revisi UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2025.
