JAKARTA – Masuk sekolah swasta masih dianggap sebagai beban ekonomi bagi mayoritas orang tua atau wali murid jika anak tidak lolos seleksi sekolah negeri melalui SPMB 2026.
Lembaga Survei KedaiKOPI dalam survei terbarunya bertajuk “Survei Pelaksanaan SPMB 2026” menemukan, 78,6 persen responden mempersepsikan masuk sekolah swasta akan membebani ekonomi keluarga.
Head of Research Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, mengatakan, pilihan sekolah swasta muncul sebagai konsekuensi apabila anak tidak diterima di jalur prioritas SPMB.
“Mengikuti proses SPMB tidak lepas dari konsekuensi apakah akhirnya anak diterima atau ditolak karena tidak lolos seleksi,” ujar Ashma.
Dalam survei itu, 48,7 persen responden menyatakan akan mencoba mendaftar melalui jalur lain jika anak tidak diterima pada jalur prioritas. Sementara itu, 36,2 persen responden menyatakan akan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta.
“Nah memang 48,7 jika anak tidak diterima di jalur prioritas yang tadi mereka pilih mereka akan mencoba untuk mendaftar di jalur lain,” kata Ashma.
“Dan 36,2 menganggap bahwa mau tidak mau mereka akan mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta,” ujar dia.
Namun, pilihan masuk sekolah swasta dinilai bukan keputusan yang mudah bagi keluarga. Ashma menyebut, sekolah swasta dipersepsikan memberatkan karena biaya masuk dan SPP bulanan yang relatif lebih tinggi dibanding sekolah negeri.
“Nah tapi memang masuk swasta ini itu memiliki persepsi yang juga membebani secara ekonomi untuk orang tua atau wali,” kata Ashma.
“Memang 78,6 persen orang tua mempersepsikan jika masuk sekolah swasta itu akan membebani ekonomi keluarga,” ujar dia.
Menurut Ashma, penyebab utama beban tersebut adalah biaya masuk yang lebih mahal dibanding sekolah negeri. Dalam survei, 55,9 persen responden menyebut biaya masuk sebagai faktor yang membuat sekolah swasta terasa berat.
“Kenapa membebani ekonomi keluarga? Ini kami tanyakan juga dampaknya adalah satu biaya masuk yang lebih mahal dibandingkan negeri yang mungkin memang tidak ada biaya apapun. Itu dijawab oleh 55,9 persen dan juga proporsi SPP bulanan yang lebih mahal,” kata Ashma.
Ia menjelaskan, beban itu terasa karena sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP telah gratis di seluruh Indonesia. Sementara untuk SMA atau sekolah menengah, pembebasan biaya juga telah diterapkan di sejumlah provinsi.
“Karena memang untuk jenjang sekolah dasar yaitu SD sama SMP kan sudah gratis ya di seluruh Indonesia untuk negeri. Sedangkan sekolah menengah itu juga sudah gratis di beberapa provinsi,” ujar Ashma.
Temuan ini menunjukkan sekolah negeri masih menjadi pilihan utama bagi banyak orang tua, bukan hanya karena faktor kualitas atau jarak, tetapi juga karena pertimbangan kemampuan ekonomi keluarga.
Sebelumnya, survei KedaiKOPI juga mencatat jarak sekolah dari rumah, status negeri, dan biaya pendidikan menjadi tiga pertimbangan utama orang tua dalam memilih sekolah anak.
Survei KedaiKOPI dilakukan pada 14-22 Juni 2026 terhadap 585 responden orang tua atau wali calon murid SD hingga SMA yang berencana mendaftar ke sekolah negeri.
