JAKARTA – DPR RI bersama Pemerintah terus melakukan penyelarasan kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Senin (29/6/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi lintas sektor di kompleks DPR, Senayan, Jakarta. Dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dua Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dan Destry Damayanti, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Turut hadir Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, serta Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono.
Rapat tersebut digelar secara tertutup. Usai rapat, Dasco bersama para menteri dan pejabat terkait memberikan keterangan kepada awak media.
“Kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” terang Dasco, mengawali penjelasannya.
Dalam rapat tersebut, DEN memaparkan perkembangan ekonomi nasional sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan berbagai solusi atas persoalan yang menjadi perhatian pemerintah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan bahwa rakor antara DPR dan pemerintah semakin penting di tengah kondisi ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak sebagai satu tim.
Prasetyo mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti sebuah tim sepak bola. Seluruh pihak harus saling mendukung agar strategi yang dijalankan berjalan efektif.
“Ibarat tim sepak bola, mengurus ekonomi juga bagaikan tim yang semua harus saling berkoordinasi,” ucapnya.
Prasetyo menambahkan, dalam rakor tersebut semua pihak saling memberi masukan mengenai kebijakan mulai dari makro, fiskal, hingga sektor riil. Ia berharap koordinasi semacam ini terus diperkuat agar kebijakan ekonomi dapat berjalan seiring.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa rakor mengenai kondisi ekonomi akan rutin dilakukan bersama DPR. DEN diundang untuk memberikan gambaran terkini perkembangan ekonomi.
Mari Elka mengatakan seluruh peserta rapat sepakat bahwa kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Oleh karena itu, menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama.
“Semua negara menghadapi kondisi global yang tidak pasti. (Dalam rapat) ada kesepakatan yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi jangka pendek,” ujar mantan Menteri Perdagangan ini.
Menurut Mari Elka, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun pemerintah harus tetap mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku usaha dan pasar.
Karena itu, kebijakan dari lembaga terkait harus diambil secara cepat dan terkoordinasi di tengah ketidakpastian global. Masyarakat pun mulai merasakan dampaknya, seperti kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli.
“Ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah memutuskan menempatkan kembali dana sebesar Rp 281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga perputaran uang di masyarakat. Pemerintah juga menyiagakan dana Rp 100 triliun untuk menjaga likuiditas perbankan jika diperlukan.
“Setelah dievaluasi bahwa dana Pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang Rp 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026,” kata Juda.
Juda menambahkan bahwa permintaan kredit masih cukup tinggi. Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit mencapai 11,5 persen dan diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun.
“Karena info perbankan, permintaan kredit masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank menyalurkan kredit,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah memutuskan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri guna menjaga daya saing dan mempertahankan lapangan kerja.
“Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada,” kata Bahlil.
Penurunan harga LNG dilakukan melalui efisiensi sepanjang rantai pasok yang melibatkan pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina, hingga PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.
Menurut Bahlil, harga LNG sebelumnya melonjak dari kisaran 13-14 dolar AS menjadi sekitar 23 dolar AS, sehingga pemerintah ikut menanggung penurunan biaya.
“Ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung,” ucapnya.
