JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya telah menunjukkan sikap yang tidak terjebak dalam kultur feodal saat bekerja mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rocky, Teddy justru berani menerobos hierarki ketika ada informasi yang perlu segera disampaikan atau dikoreksi kepada Presiden.
“Teddy justru menerobos feodalisme,” kata Rocky dalam tayangan yang diunggah akun Instagram @kerjaseskabri.
Rocky mengatakan, relasi antara Presiden dan pembantunya semestinya tidak membuat pejabat takut menyampaikan koreksi hanya karena perbedaan kedudukan.
Menurut dia, dalam situasi tertentu, kepentingan untuk segera menyampaikan informasi lebih penting dibandingkan menjaga hierarki secara berlebihan.
“Ini urgensi, saya enggak peduli dengan hierarki,” ujar Rocky.
Salah satu sikap tersebut, menurut Rocky, terlihat ketika Teddy menggeser mikrofon Prabowo untuk menyampaikan informasi saat rapat terbatas mengenai penanganan bencana pada 7 September 2026.
Saat itu, Prabowo memimpin rapat secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak asap.
Dalam rekaman rapat tersebut, Teddy terlihat menggeser mikrofon yang berada di hadapan Prabowo ketika pembahasan menyentuh persoalan karhutla di Kalimantan Timur. Momen itu kemudian sempat menjadi perbincangan karena Teddy dinilai sebagian pihak telah menyela Presiden.
Namun, Rocky memiliki penilaian berbeda. Ia melihat tindakan tersebut bukan sebagai bentuk ketidaksopanan, melainkan keberanian seorang pembantu Presiden untuk segera menyampaikan informasi yang dinilai penting.
“Justru setara si Teddy itu sama Presiden. Dia bilang, masa dia mau tunggu? ‘Gini Pak, ini urgen, ada data yang salah. Gini Pak, salah itu’,” kata Rocky.
“Bukan enggak sopan, urgensi itu,” lanjutnya.
Rocky menilai, sikap semacam itu justru diperlukan agar hubungan kerja di sekitar Presiden tidak terjebak dalam budaya yang menempatkan pemimpin seolah tidak dapat dikoreksi oleh bawahannya.
Dalam pandangannya, keberanian menyampaikan informasi atau koreksi kepada Presiden secara langsung merupakan bentuk kesetaraan dalam hubungan profesional, bukan pengabaian terhadap tata krama.
Pandangan serupa sebelumnya disampaikan Rocky ketika membahas posisi staf kepresidenan. Ia menilai staf Presiden harus memiliki kesiapan untuk segera mengingatkan kepala negara terkait informasi, konteks, maupun istilah yang perlu diluruskan tanpa harus menunggu terlalu lama.
Rocky lantas mengaitkan hal tersebut dengan feodalisme. Menurut dia, ada kontradiksi ketika masyarakat mengkritik budaya feodal, tetapi pada saat bersamaan mempersoalkan seseorang yang berinisiatif melewati sekat hierarki demi menyampaikan informasi penting.
“Padahal feodalisme itu bagian dari yang dimusuhi oleh sosialisme. Kesetaraan manusia, kita feodalis,” ujar Rocky.
Ia juga mengkritik pihak-pihak yang menurutnya masih melihat hubungan Presiden dan bawahannya melalui kacamata hierarki yang terlalu kaku.
“Jadi bagaimana buzzer ini di satu pihak membenci sosialisme, feodalisme. Tapi begitu ada seseorang mengambil inisiatif tentang ini urgensi, ini saya enggak peduli dengan hierarki,” katanya.
Rocky menyebut situasi tersebut sebagai gambaran adanya kontradiksi dalam cara masyarakat memandang relasi kekuasaan.
“Jadi bayangin kemunafikan kultural bangsa ini,” ucap Rocky.
