JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menegaskan somasi Partai Golkar terhadap dirinya salah alamat dan salah substansi. Ia menyebut, somasi itu salah alamat karena ia tidak pernah menuding Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Said Didu menanggapi somasi terbuka yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar.
“Saya menyatakan bahwa somasi tersebut salah substansi dan salah alamat,” kata Said Didu kepada Rujakpolitik.com.
Untuk memperkuat klaim somasi salah alamat itu, Said Didu juga mengirimkan video berisi keterangan tim kuasa hukumnya yang menjawab somasi tersebut.
Somasi Salah Alamat, Nama Bahlil Tak Disebut
Dalam video itu, tim kuasa hukum Said Didu yang dipimpin oleh Helvis menegaskan, kliennya sama sekali tidak menyebut nama Bahlil dalam wawancara di kanal YouTube yang dipersoalkan Golkar.
“Bahwa perlu kami tegaskan dalam wawancara tersebut klien kami tidak pernah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, apalagi melakukan penghinaan, sehingga tuduhan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik sama sekali tidak berdasar,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Said Didu, Sukardin.
Said Didu sebelumnya juga menilai pernyataannya dalam wawancara itu tergolong produk pers. Karena itu, menurut dia, keberatan atas isinya semestinya disampaikan lewat Dewan Pers, bukan jalur hukum.
Golkar Minta Pernyataan Dicabut
Golkar mengumumkan somasi itu dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Selain kepada Said Didu, somasi juga ditujukan kepada Sri Radjasa Chandra dan pihak lain yang ikut menyebarkan konten tersebut.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Golkar Muhamad Sattu Pali menyebut somasi itu dilayangkan atas instruksi sekaligus kuasa langsung dari Bahlil. Golkar menilai narasi yang beredar sengaja diarahkan kepada Bahlil.
Golkar meminta keduanya mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka, dan menurunkan video terkait dalam waktu 3×24 jam. Partai berlambang pohon beringin itu juga menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ITE serta delik pencemaran nama baik dalam KUHP.
Jika dihitung sejak somasi diumumkan, tenggat itu jatuh pada Jumat (13/11/2026). Tanggapan Golkar atas jawaban Said Didu belum diperoleh.
