JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap dimanfaatkan para direksinya untuk melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026.
Presiden Prabowo awalnya menyampaikan kondisi BUMN pada awal masa jabatannya. Ia mengaku kaget mengetahui jumlah perusahaan BUMN yang mencapai ribuan.
“Ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” kata Presiden Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Setelah menjabat, Presiden Prabowo memutuskan menutup sebagian besar perusahaan BUMN tersebut karena tidak pernah menghasilkan keuntungan.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih, berapa Mensesneg, kurang lebih? Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat, 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700, lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesneg, 240?” bebernya.
Melalui penutupan itu, Presiden Prabowo menjelaskan anggaran negara yang berhasil dihemat. Ia juga menyebut banyak direksi BUMN yang meski menyebabkan kerugian, tetap meminta bonus.
“Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu delapan kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan, ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi,” tukasnya.
“Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” tegasnya.
