JAKARTA — Pengamat politik Hendri Satrio menilai pernyataan “saya akan lawan” yang pernah disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat dibaca sebagai sinyal bahwa mantan kepala negara itu merasa berada dalam tekanan dan mulai menunjukkan posisi politiknya secara lebih terbuka.
Pria yang akrab disapa Hensa itu mengaitkan hal tersebut dengan keputusan Jokowi yang baru-baru ini mengungkap secara terbuka bahwa dirinya telah menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak hampir setahun lalu.
“Kalau saya melihat, kalimat ‘saya akan lawan’ dari Pak Jokowi itu artinya selama ini dia merasa terisolasi, dia merasa diserang. Kemudian dia melihat sekarang ini sebagai momentum untuk menunjukkan posisi politiknya, termasuk mengakui bahwa dia sudah menjadi bagian dari PSI sejak setahun yang lalu,” kata Hensa dalam keterangannya kepada wartawan.
Jokowi pada Sabtu (26/9/2026) memang menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI ketika menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung. Saat itu, Jokowi mengatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Menurut Hensa, keputusan Jokowi membuka status keanggotaannya tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang belakangan berkembang di sekitar dirinya maupun PSI.
Salah satu yang disoroti Hensa adalah pembicaraan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ia melihat posisi PSI, yang dipimpin putra Jokowi, Kaesang Pangarep, dalam dinamika tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kesan bahwa Jokowi dan lingkaran politiknya tidak sepenuhnya dilibatkan.
“Kenapa saya katakan terisolasi? Salah satunya karena partainya, atau partai yang dipimpin anaknya, tidak diajak ngobrol soal parliamentary threshold. Makanya ketika dia bilang tidak takut diserang, menurut saya itu ada konteks politiknya,” ujar Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut.
Sejumlah ketua umum partai politik sebelumnya memang menggelar pembicaraan informal mengenai revisi UU Pemilu, termasuk wacana besaran ambang batas parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pembicaraan tersebut belum merupakan pembahasan resmi di DPR. PSI sendiri sebelumnya menyatakan belum dilibatkan dalam pembicaraan tersebut.
Hensa menilai situasi itu berjalan bersamaan dengan sejumlah persoalan hukum yang bersinggungan dengan Jokowi dan keluarganya.
Polemik hukum terkait tudingan mengenai ijazah Jokowi masih berjalan di pengadilan. Pada saat yang sama, pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 kini juga sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.
“Ijazah juga belum selesai, kemudian sekarang giliran persoalan syarat pendidikan Gibran masuk Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya ini yang kemudian membuat kalimat ‘saya akan lawan’ itu bisa dibaca sebagai sikap bahwa Pak Jokowi merasa ada serangan-serangan yang terus datang,” kata Hensa.
Namun, Hensa menegaskan pembacaan tersebut merupakan analisisnya terhadap rangkaian sikap politik Jokowi belakangan ini.
Menurut dia, keputusan Jokowi akhirnya memperlihatkan KTA PSI juga memperjelas kendaraan politik yang dipilih mantan wali kota Solo tersebut setelah tidak lagi menjadi presiden.
“Yang menarik justru momentumnya. KTA itu sudah dimiliki sejak tahun lalu, tetapi baru sekarang ditunjukkan. Artinya, menurut saya, sekarang Pak Jokowi merasa memang sudah waktunya menunjukkan secara terang dia berdiri di mana,” pungkasnya.
