JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan untuk diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Gerindra, pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang berlaku saat ini.
Sugiono menjelaskan, efisiensi tersebut mencakup proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, anggaran, serta ongkos politik hingga pemilihan selesai dilaksanakan.
Ia menyebutkan, pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pilkada mencapai hampir Rp7 triliun, dan terus meningkat signifikan. Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pilkada melampaui Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.
Selain itu, ongkos politik bagi calon kepala daerah selama ini dinilai sangat mahal, bahkan sering menjadi penghalang bagi figur kompeten yang ingin maju.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” tambahnya.
Pemilihan melalui DPRD, kata Sugiono, tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon tetap dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat dari pemilu.
Bahkan, mekanisme ini memungkinkan pengawasan masyarakat yang lebih ketat.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Selain itu, pemilihan oleh DPRD juga dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang sering muncul dalam pilkada langsung.
Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas secara mendalam dengan melibatkan semua pihak untuk menemukan mekanisme terbaik.
Masyarakat tetap harus memiliki akses untuk mengawal aspirasi melalui perwakilan di legislatif.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ucapnya.
