JAKARTA – Ekonom Ferry Latuhihin menyebut angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh lonjakan belanja pemerintah yang tidak lazim.
“Angka 5,61 persen itu ada doping. Pengeluaran pemerintah digenjot sampai sekitar 21 persen, padahal biasanya hanya di kisaran 4 persen,” kata Ferry Latuhihin dalam podcast di YouTube Hendri Satrio Official.
Ia menjelaskan, komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor-impor, menunjukkan ketidakseimbangan. Salah satu yang disorot adalah dugaan pencatatan investasi yang belum terealisasi namun telah dihitung sebagai realisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan indikator di lapangan. Ia menyinggung penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya kelas menengah dari sekitar 57 juta menjadi 46 juta dalam lima tahun terakhir, hingga lonjakan pinjaman online yang mencapai sekitar Rp110 triliun.
“Secara logika ekonomi, ini tidak sinkron. Kalau tanpa dorongan belanja pemerintah yang besar, pertumbuhan mungkin di bawah 4 persen,” ujarnya.
Ferry juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan. Ia menyebut intervensi Bank Indonesia dilakukan secara intensif untuk menahan pelemahan rupiah, yang sempat menyentuh kisaran Rp17.450 per dolar AS. Dampaknya, cadangan devisa disebut turun dari sekitar 155 miliar dolar AS menjadi 146 miliar dolar AS.
Selain itu, ia mengingatkan potensi tekanan lanjutan dari kenaikan harga minyak global yang berada di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi memicu inflasi, terutama ketika produsen mulai menggunakan stok baru dengan harga energi yang lebih tinggi.
Di sisi fiskal, Ferry mengungkap adanya defisit anggaran sekitar Rp240 triliun pada kuartal pertama, yang diikuti penerbitan utang baru sekitar Rp257 triliun. Ia mempertanyakan keberlanjutan strategi belanja tinggi tersebut pada kuartal-kuartal berikutnya.
“Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu terus mendorong belanja sampai level itu? Kalau tidak, pertumbuhan bisa melambat,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan struktural ekonomi, termasuk penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari sekitar 30 persen pada era sebelumnya menjadi sekitar 18 persen saat ini. Kondisi ini disebut sebagai gejala deindustrialisasi dini yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Dalam konteks kepercayaan pasar, Ferry menilai indikator seperti nilai tukar dan indeks saham mencerminkan ekspektasi negatif terhadap ekonomi ke depan. Ia menyebut arus modal keluar masih terjadi, seiring ketidakpastian kebijakan dan perubahan regulasi.
Terkait langkah ke depan, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan kehati-hatian dalam pengeluaran negara. Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global, termasuk konflik geopolitik dan harga energi, dapat memperburuk kondisi domestik.
“Ini bukan sekadar siklus, tapi sudah masuk ke persoalan struktural. Penanganannya tidak bisa instan,” ujarnya.
