CPNS Ditunda Pengangkatannya, Hensa: Lagi-lagi Komunikasi yang Buruk dari Pemerintah

JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) kembali mengkritisi komunikasi buruk yang ditunjukkan pemerintah dalam menangani kasus penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurutnya, komunikasi yang efektif seharusnya telah dilakukan jauh sebelum keputusan penundaan diumumkan, sehingga tidak ada calon CPNS yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya atau mengubah rencana hidup demi posisi baru.

“Kalau komunikasinya bagus, ini sudah harus dibicarakan sejak awal. Jadi tidak ada yang sudah resign atau pindah tempat kerja karena bersiap untuk jabatan baru,” ungkap Hensa kepada wartawan.

Ia menilai, pemerintah sudah memberikan solusi yang cukup baik dengan menyatakan bahwa calon CPNS bisa kembali ke pekerjaan lama mereka.

Namun, Hensa menilai solusi tersebut kurang realistis dikarenakan prosesnya tidak semudah itu.

“Solusi tersebut memang cukup baik, tapi kurang realistis, balik lagi kan nggak semudah itu, ada proses dan konsekuensinya,” tambahnya.

Hensa juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik penundaan ini.

Menurutnya, publik harus tahu persoalan yang sebenarnya dibalik penundaan pengangkatan CPNS ini.

“Pemerintah harus jelaskan kenapanya. Apa karena nggak ada anggaran, atau ada kesalahan perencanaan? Ini harus diungkap ke publik,” tegasnya.

Hensa mempertanyakan kemampuan finansial pemerintah dalam mendukung penambahan PNS baru.

Ia menyinggung bahwa jika anggaran memang menjadi kendala, dampaknya bisa meluas.

“Kalau nggak ada uang, ya kemana-mana jadinya. Padahal ini cuma soal gaji, karena CPNS baru kan nggak dapat THR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hensa menyoroti dampak buruk penundaan ini terhadap calon CPNS. Ia menyebut situasi ini serupa dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak langsung.

“Sudah ada yang resign, nggak kerja lagi, tapi penempatan juga belum dapat. Kasihan mereka,” tuturnya.

Pengangkatan CPNS ditunda

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) mengalami penundaan.

Rini menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mengevaluasi hasil pengadaan CASN yang dilaksanakan pada tahun 2024.

“Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ujar Rini saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, pada hari Rabu (5/3/2025).

“Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” lanjutnya.