Komisi III DPR Nilai Pembongkaran Hotel Purajaya Bermasalah

JAKARTA – Perwakilan masyarakat adat Melayu menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR RI, Rabu (26/2/2025).

Dalam RDPU tersebut, kelompok masyarakat adat Melayu diwakili oleh sejumlah tokoh seperti Ketua Saudagar Adat Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah, Ketua Harian Gerak Garuda Nusantara Azhari, tokoh adat Said Andi, dan Ketua Bidang Hukum Lembaga Adat Melayu Tok Maskur.

Perwakilan adat Melayu memaparkan masalah perobohan gedung bersejarah adat Melayu di Batam yaitu Hotel Purajaya.

Megat Rury menceritakan, perobohan hotel miliknya janggal karena dilakukan saat proses hukum sedang berlangsung.

Bahkan perobohan dilakukan tanpa putusan pengadilan, ditambah dengan dukungan aparat hukum dan satpol PP.

“Yang janggal adalah PT Pasifik Estatindo Perkasa langsung merobohkan hotel tersebut di saat proses hukum sedang berlangsung,” kata Megat Rury.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai, perobohan Hotel Purajaya secara hukum tidak sah karena dilakukan tanpa perintah pengadilan.

Ia pun heran perobohan Hotel Purajaya bisa melibatkan aparat penegak hukum setempat tanpa adanya putusan pengadilan.

“Yang saya tahu, kalau eksekusi yang mengkoordinir adalah pengadilan, dasarnya putusan pengadilan, karena itu diundang penegak hukum setempat untuk ikut mengamankan pengosongan, itu kalau eksekusi,” kata Habiburokhman.

“Kalau ini (perobohan Hotel Purajaya) ini saya enggak tahu judulnya apa, saya tidak mengenal dalam istilaj hukum kalau tanpa putusan pengadilan ini bukan eksekusi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Habiburokhman mengatakan, Komisi III segera bentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum terkait mafia lahan di Batam.

Ia pun meminta Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum lainnya memberikan atensi terhadap isu mafia lahan ini.

“Komisi III akan bentuk Panja Pengawasan terhadap Penegakan Hukum terkait Mafia Tanah Komisi lll DPR RI, kami meminta BP Batam untuk melakukan evaluasi atas pencabutan lahan dan perobohan
bangunan Hotel Purajaya,” kata Habiburokhman.

“Serta meminta Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum terkait untuk memberikan atensi terhadap penanganan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Tok Maskur, pun meminta agar Komisi III mengusut tuntas kasus dugaan mafia lahan yang telah terjadi sejak lama Pulau Batam, salah satunya permasalahan Hotel Purajaya ini.

Ia mengatakan, Hotel Purajaya sendiri punya sejarah besar karena menjadi saksi dalam kelahiran provinsi Kepulauan Riau.

“Sejarah itu kini hilang, tanpa ada putusan pengadilan, dan kami di tanah Melayu sudah lama didzolimi hingga saat ini padahal kami sudah lama ikut andil dalam pembangunan di negeri ini,” kata Tok Maskur.

“Maka mohon hormat Komisi III, tolonglah bantu, kami berharap dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Komisi III, kembalikan keadilan di tanah kami,” pungkasnya.