JAKARTA – Tingginya angka peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di Tanah Air kembali menjadi sorotan utama pemerintah. Menyikapi situasi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menginstruksikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, untuk tidak memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran rokok ilegal.
Dalam arahannya, Suahasil meminta agar operasi penindakan hukum terhadap aktivitas terlarang ini terus diperkuat dan tidak boleh mengendur.
“Soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka ada ya. Pak Djaka gempur terus, sepakat, ya kan?” kata Suahasil saat memberikan keterangan pers di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tegas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan rokok ilegal merupakan salah satu fokus prioritas Kementerian Keuangan saat ini.
Suahasil juga mengapresiasi kinerja jajaran Bea Cukai yang dinilainya sudah semakin gencar melakukan penindakan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.
“Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus,” ujarnya.
Fokus Tak Hanya pada Rokok Ilegal
Lebih jauh, Menkeu mengingatkan bahwa target operasi aparat kepabeanan tidak boleh hanya terbatas pada rokok ilegal semata. Pemerintah menuntut agar Bea Cukai juga menindak tegas masuknya berbagai jenis barang gelap lainnya ke wilayah Indonesia.
Suahasil menyebutkan bahwa peredaran narkotika hingga minuman beralkohol selundupan juga harus mendapatkan porsi pengawasan dan penindakan yang sama ketatnya.
“Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani,” tegas Suahasil.
Berbekal instruksi langsung dari Menteri Keuangan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan dapat terus mempertebal lapis pengawasan di berbagai pintu masuk dan wilayah rawan.
Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi masyarakat sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas ekonomi bawah tanah.
