JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan perbedaan signifikan antara angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dan data kemiskinan nasional yang dihitung lembaga tersebut. Perbedaan ini muncul karena kedua institusi menggunakan garis kemiskinan dan metode pengukuran yang tidak sama.
Dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan 8,30 dollar AS per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Sementara itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi menjelaskan, angka yang dikeluarkan Bank Dunia tidak menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia. Kedua data tersebut, menurutnya, tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun dengan standar kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda.
“Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dollar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia,” sebut dia dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (2/9/2026) seperti dikutip dari Antara.
“Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas, dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara,” tambah Nashrul.
Nashrul merinci, Bank Dunia menerapkan beberapa garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Dalam pembaruan terbaru, Bank Dunia memakai garis 3 dollar AS per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Garis 4,20 dollar AS digunakan untuk negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan 8,30 dollar AS untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries/UMIC).
Garis kemiskinan 8,30 dollar AS tersebut tidak dikonversikan dengan kurs rupiah terhadap dollar AS yang berlaku di pasar. Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity (PPP), yaitu ukuran yang memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara.
BPS menekankan, angka kemiskinan 64,2 persen berdasarkan garis 8,30 dollar AS PPP 2021 disusun dari median garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah atas. Dengan demikian, standar tersebut tidak dihitung berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara spesifik.
