WASHINGTON DC — Tekanan konsisten dari Washington yang menuntut negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di kawasan Eropa untuk mendongkrak anggaran belanja pertahanan dinilai bukan sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) bakal angkat kaki dari komitmen aliansinya.
Langkah ini dipandang murni sebagai strategi AS untuk melimpahkan porsi beban finansial dan militer yang lebih masif kepada negara-negara sekutunya di Eropa.
“Tuntutan AS agar anggota NATO di Eropa meningkatkan belanja pertahanan bukanlah hal baru. Baik Barack Obama maupun Joe Biden sebelumnya juga pernah menyampaikan seruan serupa kepada sekutu-sekutu Eropa,” tutur seorang sumber dari kalangan diplomatik dan pakar Eropa saat diwawancarai RIA Novosti.
Sumber tersebut menggarisbawahi bahwa dinamika geopolitik yang tengah bergulir saat ini tidak mengindikasikan adanya skenario penarikan militer AS secara total dari daratan biru.
“Saat ini, yang terjadi bukanlah rencana penarikan penuh AS dari Eropa, melainkan keinginan untuk mengalihkan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada negara-negara Eropa,” kata sumber itu menambahkan.
Menurut analisisnya, Negeri Paman Sam tidak berniat mengosongkan posisinya di Eropa secara absolut. AS sekadar memangkas kehadiran militernya secara bertahap akibat impitan dinamika ekonomi domestik, sekaligus kebutuhan mendesak untuk merelokasi fokus pertahanan dalam membendung dominasi pengaruh China di zona Asia-Pasifik.
“AS tidak ingin sepenuhnya meninggalkan Eropa, tetapi berupaya mengurangi kehadirannya. Alasan utamanya adalah kesulitan ekonomi yang telah dihadapi Amerika Serikat selama bertahun-tahun sehingga sumber dayanya tidak lagi sebesar sebelumnya,” urai sumber tersebut.
“Selain itu, Washington juga harus mengalihkan sebagian kekuatan ke kawasan Asia-Pasifik sebagai bagian dari kebijakan ‘pivot to Asia’ (pergeseran fokus ke Asia) yang dimulai pada era Barack Obama untuk menghadapi kebangkitan China,” ujarnya.
Ditentang Publik Eropa yang Mengalami Krisis Ekonomi
Namun di sisi lain, kebijakan untuk menggemukkan alokasi anggaran militer NATO ini dilaporkan kian kehilangan simpati dan dukungan dari masyarakat di berbagai negara Eropa. Pasalnya, publik di kawasan tersebut kini tengah didera tekanan ekonomi yang cukup berat.
“Pemerintah negara Eropa membenarkan peningkatan anggaran militer dengan mengacu pada konflik di Ukraina dan apa yang mereka anggap sebagai meningkatnya ‘ancaman Rusia’, bahkan sampai menyebut Rusia ingin terlibat konflik dengan NATO.”
Namun, narasi geopolitik yang dibangun oleh para pemimpin Benua Biru tersebut nyatanya berbenturan keras dengan realitas domestik yang dirasakan oleh warganya.
“Namun, kebijakan semacam itu tidak terlalu populer di negara-negara Eropa yang sedang menghadapi persoalan ekonomi serius, tingginya utang publik, kebijakan penghematan, serta melemahnya kelas menengah,” katanya.
Faktor akumulasi problem sosial dan keterpurukan ekonomi internal ini diyakini bakal mempersulit ruang gerak pemerintah negara-negara Eropa dalam mengeksekusi ambisi pemenuhan target pagu pertahanan yang tinggi.
Fokus Utama KTT NATO di Ankara
Isu krusial seputar tata pembagian tanggung jawab di internal aliansi ini diproyeksikan bakal mendominasi meja perundingan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang diselenggarakan di Ankara, Turkiye, pada 7–8 Juli 2026.
Terlebih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam berbagai kesempatan kedinasannya berulang kali melayangkan desakan keras agar para sekutu di Eropa bersedia memikul porsi pembiayaan pertahanan yang jauh lebih besar secara mandiri.
Dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, diskursus mengenai pembagian beban finansial (burden-sharing) di tubuh NATO memang terus bertahan menjadi salah satu sumbu persoalan paling krusial sekaligus sensitif yang mewarnai hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya.
