JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai pemerintah pada dasarnya telah merespons kritik yang disampaikan mahasiswa dalam berbagai aksi demonstrasi. Namun, menurut dia, persoalan yang masih menjadi kendala ialah penyampaian respons tersebut kepada publik.
“Pada dasarnya, pemerintah sudah merespons, cuma tidak, tidak tahu saya, siapa yang mengomunikasikan ini ke publik. Pembacaan saya seperti itu,” kata Said, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Said mengatakan, PDI-P selalu mengimbau pemerintah bersikap lebih terbuka terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa. Menurut dia, pemerintah perlu menjadi pendengar yang baik agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan.
“Kalau PDI-P mengimbau sebagaimana yang saya sampaikan, lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu. Dan penting bagi pemerintah menjadi pendengar yang baik,” kata Said.
Dia menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebaiknya tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah.
“Kemudian diserap apa yang dimau oleh adik-adik mahasiswa, kemudian diaktualisasi dalam berbagai kebijakan pemerintah,” ujar dia.
Said mengakui masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang memiliki kekurangan. Salah satu yang ia soroti ialah tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
“Bahwa kebijakan ada yang kurang, ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan, tata kelola BGN, yang sekarang menjadi fakta,” ucap Said.
Meski demikian, dia berpandangan pemerintah telah mulai melakukan pembenahan. Langkah itu terlihat dari upaya BGN melakukan konsolidasi dan pemetaan terhadap anggaran yang dimiliki.
“Nah, yang begitu-begitu pemerintah insya Allah hari ini, ternyata BGN melakukan konsolidasi dan mapping terhadap anggarannya terhadap pagu anggarannya,” ungkap Said.
Sebelumnya, demonstrasi mahasiswa yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Universitas Pancasila, Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah kampus lain digelar untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026), tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Plaza UOB, karena pengamanan aparat.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
